JAKARTA – Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyayangkan adanya pembakaran Bendera PDIP saat terjadi aksi massa yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
"Saya sangat menyayangkan pembakaran bendera PDIP di tengah aksi massa menolak RUU HIP," ucap Abdul Mu'ti di Jakarta, Sabtu (27/6) kepada Pos Kota.
Ia menambahkan secara hukum tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. "Karena itu akan lebih baik kalau PDIP menempuh jalur hukum daripada melakukan aksi massa. Walaupun dilakukan secara damai, berbagai aksi massa berpotensi menimbulkan ketegangan dan kekerasan di masyarakat," kata Abdul Mu'ti.
Karena itu, lanjut dia, mendesak DPR bisa segera mengambil keputusan mencabut RUU HIP. DPR tidak perlu menunggu surat Presiden Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi Pemerintah yang tegas menyatakan menunda pembahasan RUU HIP.
"Jika DPR tidak segera mengambil keputusan, aksi-aksi massa akan terus terjadi. Tidak perlu menunggu 60 hari. Terlalu lama. Semua anggota DPR hendaknya menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dan gengsi golongan, "Abdul Mu'ti menandaskan. (johara)