Alasannya, pemerintah dinilai belum mampu mengendalikan penyebaran Covid-19, kurva positif virus ini pun belum melandai, bahkan masih menunjukkan tren kenaikan. Padahal, WHO menganjurkan prasyarat new normal hanya boleh dilakukan ketika suatu negara sudah berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19. Dengan angka positif covid-19 yang masih menanjak, pemerintah dinilai terlalu gegabah dan seakan sedang berjudi (gambling).
"Menurut saya terlalu dini, terlalu gegabah. Ini gambling. Dengan kondisi sekarang maka belum bisa dikatakan pemerintah sudah berhasil mengendalikan wabah. Dengan indikator itu, sebenarnya belum memenuhi syarat memberlakukan new normal," kata Tulus, Rabu (27/5/2020).
KEPENTINGAN EKONOMI
Menurut dia, kebijakan new normal ini menjadi bukti bahwa pemerintah masih mengedepankan kepentingan ekonomi dalam penanganan Covid-19. Padahal, Tulus menegaskan bahwa pertimbangan dari sisi kesehatan harus menjadi yang utama.
Baca juga: YLKI Tolak New Normal di Tengah Pandemi: Terlalu Gegabah, Ini Gambling
Tulus mengaku kondisi tersebut memang sangat dilematis. Namun, pemerintah harus terlebih dulu fokus dan memprioritaskan pengendalian penyebaran Covid-19 dan menurunkan angka korban.
"Pemerintah terlalu mengedepankan sisi ekonomi. Padahal ini risikonya tinggi. Karena kalau corona belum bisa dikendalikan, ekonomi tidak akan normal. Kesehatan harus menjadi panglima, yang dipentingkan. Itu hal mendasar, baru memikirkan yang lain," tegas Tulus.
NORMAL BARU
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga berpendapat, masyarakat DKI Jakarta harus didorong untuk mulai menerapkan normal kehidupan baru, tata kehidupan dan kota yang baru.
"Hal ini selaras dengan pernyataan Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahwa Covid-19 akan tetap selalu ada dalam kehidupan kita dan kota, meski pandemi Covid-19 kelak berakhir. WHO mendorong penataan ulang rencana tata ruang kota sesuai normal dan tata kehidupan baru. Kota harus sehat dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19," kata Nirwono.
Dicontohkan, untuk bidang transportasi yang harus dilakukan, seluruh armada angkutan umum (KRL, MRT, bus transjakarta, angkot) harus dioptimalkan jumlah armadanya, jam keberangkatan diperbanyak, waktu kedatangan yang dekat, agar semua penumpang dapat terangkut dan tetap menjaga jarak baik di halte, terminal, stasiun maupun di dalam angkutan umum (sehingga tidak ada penumpukan) dan tidak terlambat kerja. “Seluruh fasilitas dilengkapi tempat cuci tangan dan kawasan wajib mgunakan masker semua," papar Nirwono.
Sedangkan ojek online (ojol) diterapkan secara bertahap, untuk sementara tetap difokuskan dipengiriman logistik (barang dan makanan). "Kemudian melakukan sosialisasi, di mana pengemudi dan penumpang harus wajib menggunakan masker. Motor, jaket dan helm wajib dibersihkan setiap hari, semua wajib ditaati dan menjadi budaya baru," jelasnya.
