JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) berkomitmen mendorong terus upaya pencegahan Korupsi.
Lembaga antirasuah tersebut mengapresiasi rekomendasi atas hasil pemantauan Transparency International Indonesia (TII) terhadap pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Plt. Jubir Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding menerangkan, sampai akhir Maret 2020, capaian aksi dari 53 kementerian atau lembaga (K/L) dan 542 pemerintah daerah (pemda) telah mencapai antara 50 persen sampai 55 persen, dari target 62,5 persen pada triwulan pertama 2020.
Berdasarkan catatan Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK), dalam upaya pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagai salah satu sub-aksi, sudah lebih dari 80 persen pemda memiliki UKPBJ mandiri.
"Bahkan, lima Pemda, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Kabupaten Badung, telah mencapai tingkat kematangan level tiga," katanya Kamis (28/5/2020).
Selanjutnya, terkait percepatan OSS, Setnas PK mencatat sudah 22 K/L yang aplikasi perizinannya terkoneksi dengan OSS. Selain itu, seluruh Pemda juga telah dapat menerima Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menotifikasi persetujuan atau penolakan izin melalui web-form.
Terkait sub-aksi percepatan sistem merit, sudah 90 persen ASN terpidana dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), dan 11 K/L serta 2 Pemerintah Kabupaten telah menerapkan sistem merit. 4 (empat) sub-aksi Stranas PK yang dilakukan pemantauan, yakni terhadap sub-aksi pembentukan UKPBJ, percepatan online single submission (OSS), implementasi kebijakan satu peta, dan percepatan sistem merit dalam birokrasi pemerintah daerah.
Lokasi pemantauan meliputi sembilan daerah, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Gorontalo, Kota Pontianak, Kota Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan pemantauan ini, merupakan kolaborasi antara TII dan kelompok masyarakat sipil dengan Setnas PK. Sejak awal Timnas PK terlibat dalam kegiatan pemantauan, mulai dari pemilihan sub-aksi yang akan dipantau, metode pemantauan, penentuan daerah, hingga proses pelaksanaannya.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dibentuklah Timnas PK. Timnas PK terdiri atas KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan. Untuk mendukung kelancaran tugas, Timnas PK dibantu oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK), yang berkedudukan di Gedung KPK.
Stranas PK memiliki tiga fokus sektor, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum. Ketiga fokus tersebut diterjemahkan ke dalam 11 (sebelas) aksi dan 27 sub-aksi.(adji/ruh)