JAKARTA – Presiden Jokowi mengharapkan jajaran terkait agar penyaluran Bansos Tunai dan Bantuan langsung tunai (BLT) Desa melibatkan RT dan RW serta kepala desa dalam penyalurannya.
"Data yang tidak sinkron di lapangan agar secepatnya diselesaikan sehingga masyarakat dapat segera mendapatkan bantuan," terang Jokowi dalam pengarahannya saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/5).
Rapat yang membahas ‘Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa’ juga dihadiri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.
Presiden mengatakan dirinya mendapat laporan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat masih menemui banyak kendala. Sebab itu, Jokowi berharap prosedur tidak berbelit-belit dalam penyalurannya.
"Dalam situasi yang tidak normal yang bersifat extraordinary dalam penyaluran bantuan, sehingga aturan dibuat sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas," tegas Jokowi.
Ia menambahkan dalam pelaksanaan di lapangan juga dilakukan secara fleksibel yang paling penting bisa mempermudah penyalurannya di masyarakat, " imbuh Jokowi.
Presiden juga meminta dalam penyaluran Bansos Tunai dan BLT Desa ini dilakukan secara terbuka karena kita menerapkan sistem pencegahan agar tidak terjadi korupsi. " Kita memiliki lembaga kontrol seperti BPKP, KPK dan Kejaksaan," Jokowi menegaskan. (johara/tri)