JAKARTA – Rencana pemangkasan sejumlah tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai akibat pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat tanggapan keras dari Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Prabowo.
Politisi PSI itu menyampaikan pemotongan sejumlah tunjangan dan penghapusan THR bagi PNS oleh Pemprov DKI, harus mengecualikan para petugas medis yang sudah bertaruh nyawa di tengah Covid-19.
"Ya tentunya tidak pantas jika Tenaga Medis yang telah berjuang mempertaruhkan nyawa lantas TKD nya dipotong dan tidak mendapatkan THR," ucap Anthony.
Anthony menuding Pemprov DKI tidak punya perencanaan ketahanan keuangan yang baik.
"Ini menunjukan tidak adanya perencanaan ketahanan keuangan yang baik oleh Pemprov DKI, yang sebenarnya kan sudah tahu ada Covid-19 dari awal tahun," kata Anthony.
Anthony juga menilai Pemprov DKI terlalu memaksakan pembayaran commitment fee untuk ajang balapan mobil listrik (formula E) yang hanya untuk tontonan semata.
"Commitment Fee yang sudah nyemplung Rp 360 miliar saja masih ditambahin lagi Rp 200 miliaran, untuk tahun depannya lagi, dana itu kan bisa saja untuk kesejahteraan petugas kesehatan kita" tandasnya. (yono/tri)