IKM Otomotif Berjibaku Hadapi Dampak Covid-19

JAKARTA – Kementerian Perindustrian terus berupaya mendampingi dan mendukung keberlangsungan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia.

Untuk itu, Kemenperin mengidentifikasi segala tantangan yang dihadapi IKM di segala sektor, salah satunya yakni IKM otomotif yang kontribusinya cukup besar bagi pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional.

“Kami sudah membuat matriksnya, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap pelaku IKM di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih  Senin (6/4/2020)

Dari data yang dihimpun Kemenperin, IKM komponen dan suku cadang otomotif pendukung masih tetap berproduksi, meskipun sebagian besar mengalami penurunan permintaan dari vendor, Agen Pemegang Merek (APM), hingga pelanggan, di mana tingkat ketergantungannya sangat tinggi.

“Sebagai contoh, apabila Honda dan Yamaha berhenti produksi, potensi kerugian sekitar Rp2 miliar untuk IKM anggota Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang (APEK),” papar Dirjen IKMA.

Salah satu IKM yang bersiap mengantisipasi dampak dari penyebaran Covid-19, yakni PT Gading Toolsindo. Mereka memprediksi jika terjadi lockdown selama dua minggu, usahanya akan mengalami kerugian sekitar Rp570 juta. Sedangkan, jika lockdown terjadi selama satu bulan, kerugian yang dialami bisa mencapai Rp1,3 miliar dengan beban bunga kredit Rp480 juta.

Sementara itu, data juga menunjukkan bahwa untuk akses distribusi dan pengiriman masih bisa berjalan sepanjang jalur tol nasional (Jakarta-Cikampek dan Pantura) masih tetap dapat dilalui. Adapun beberapa kendala yang dihadapi IKM komponen dan suku cadang, di antaranya adalah harga bahan baku yang lebih mahal, karena pengaruh kurs dolar.

Kemudian, langkanya ketersediaan masker dan penyanitasi tangan, serta mahalnya termometer infra merah dan peralatan semprot disinfektan, mengingat peralatan tersebut dibutuhkan untuk menjalankan protokol kesehatan saat melakukan kegiatan produksi untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Terkait imbauan pemerintah tentang bekerja dari rumah atau work form home (WFH), pada karyawan nonproduksi sebagian belum dapat melaksanakannya, karena keterbatasan fasilitas seperti tidak tersedianya komputer jinjing atau laptop di rumah.

“Namun, telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka mendukung Physical Distancing. Kemudian, untuk penundaan pembayaran kredit/pinjaman dan subsidi gaji karyawan akan kami usulkan,” tukas Gati.