JAKARTA - Praktisi hukum Ade Irfan Pulungan menduga, banyak aparatur negara termasuk di dalamnya adalah sejumlah pembantu presiden tidak mempunyai pemahaman yang utuh atas visi presiden terhadap omnibus law.
Akibatnya, banyak penjelasan menteri ataupun staf presiden yang seakan bertentangan dengan niat dan tujuan Presiden Joko Widodo dalam usulan Omnibus Law Cipta Kerja.
Sebagai contoh adanya 'kesalah fatal' pada pasal 170 RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan Pemerintah kepada DPR. RI, yang disebut “salah ketik”, sangat bertentangan dengan doktrin hukum dan sistem hirarki hukum di Indonesia.
"Omnibus Law merupakan ide, gagasan yang sangat baik dan brilian dari Presiden Jokowi. Ini merupakan sebuah terobosan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di tengah kondisi perkenomian global yang sampai saat ini kurang membaik. Sehingga untuk memudahkan para investor tetap menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi favorit," kata Ade Irfan Pulungan, Minggu (22/2/2020).
Ade mengatakan, disayangkan dalam pelaksanaannya gagasan dan terobosan ini tidak bisa disampaikan dengan baik oleh aparatur negara. Akibatnya, keterangan yang mereka sampaikan ke publik cenderung menimbulkan salah presepsi, bahkan dapat menimbulkan kegaduhan. mungkin saja mereka tidak memiliki pemahanan yang benar dan utuh terhadap omnibus law ini.
“Pemahaman yang salah dari aparatur pemerintahan itu tidak mampu menterjemahkan keinginan Presiden Jokowi terhadap Omnibus Law," ucapnya.
Sebagai eks, Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin dalam Pilpres 2019 lalu, Ade mengusulkan agar presiden melakukan 'Up-Grading' kepada seluruh aparatur pemerintahan untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang visi-misi dan keinginan Presiden agar tercipta suasana irama yang sama, baik dari sisi komunikasi maupun pemikiran.
"Sehingga terobosan ini bisa dijalankan dengan baik dan tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Kementerian Koordinator Perekonomian dan Satgas Omnibus Law layak diberikan 'Kartu Merah' atas kinerjanya yang buruk, sebagai Penanggung jawab dalam pengajuan RUU Cipta kerja dan harus segera di 'evaluasi' oleh Presiden Jokowi," katanya. (rizal/tri)