Menpan-RB Dorong Penyederhanaan Birokrasi di Komisi Yudisial

Jumat 14 Feb 2020, 09:35 WIB
Menpan-RB Tjahjo Kumolo saat menghadiri   Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2020, di Jakarta (13/02).(ist) 

Menpan-RB Tjahjo Kumolo saat menghadiri   Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2020, di Jakarta (13/02).(ist) 

JAKARTA  - Menteri Tjahjo mendorong penyederhanaan birokrasi di lingkungan Komisi Yudisial. Ini penting, untuk menjawab kelemahan birokrasi yang selama ini ada khususnya dalam pengambilan keputusan yang lambat.

"Penyederhanaan birokrasi yang diinginkan Presiden Joko Widodo tidak semata-mata memangkas jenjang birokrasi agar pengambilan keputusan politik dan pembangunan di kementerian/lembaga/pemda semakin cepat, tetapi mengubah pola pikir yang berorientasi pada eselonisasi menjadi fungsional, " terang Tjahjo.

Itu disampaikan Tjahjo saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2020, di Jakarta (13/02/2020) yang bertema" Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Lembaga yang Kredibel”.

 “Saya harap di Komisi Yuidisial segera diadakan evaluasi dan memetakan jabatan-jabatan yang bisa dialihkan ke dalam jabatan fungsional,” imbuhnya.

Selain untuk menghilangkan pemikiran struktural, lanjut Tjahjo, penyederhanaan birokrasi juga bertujuan untuk mengedepankan keahlian dan inovasi, sehingga akuntabilitas pemerintahan semakin meningkat. “Penyederhanaan birokrasi ini juga diharapkan dapat membuat struktur kepegawaian yang solid,” ungkap Menteri Tjahjo.

Ia menegaskan program yang masuk dalam lima prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden RI ini memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang.  Menurutnya, penyederhanaan birokrasi tidak hanya terbatas pada penyederhanaan eselon III, IV dan V menjadi fungsional, tetapi juga terkait uji kompetensi, penataan penggajian, tunjangan sampai pensiun.

Tjahjo menegaskan reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan. “Penyederhanaan birokrasi yang diinginkan Bapak Jokowi tidak semata-mata memangkas jenjang birokrasi, namun juga agar pengambilan keputusan politik dan pembangunan di kementerian/lembaga/pemda semakin cepat,” Tjahjo menegaskan.

Dia berharap  dengan adanya rapat kerja ini Komisi Yudisial bisa menyusun perencanaan dengan detail, baik itu kebutuhan, anggaran dan persiapan-persiapan yang ada untuk menunjang kinerja komisioner dan ASN yang ada di Komisi Yudisial. (johara/mb)

 

 

News Update