JAKARTA - Penyelenggaran ajang balap mobil bertenaga listrik, Formula E, di Jakarta masih menjadi polemik. DPRD DKI Jakarta kali ini mempertanyakan biaya penyelenggaraan yang dinilai tidak masuk akal karena dua kali lipat dari Hongkong.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mengatakan Formula E Holding sudah menyelenggarakan balap mobil listrik di Malaysia, Hongkong, US, Kanada, dan Ingris. Dimana ketika Hongkong menggelar ajang balap ini menghabiskan anggaran antara HKD 250 - 300 juta atau setara dengan Rp540 miliar.
Lantas, dia mempertanyakan anggaran penyelenggaraan Formula E di Jakarta yang ditaksir menghabiskan anggaran sampai Rp1,16 triliun. Nominal ini dia nilai tidak masuk akal, apalagi dana dipegang oleh PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) yang berbisnis di bidang infrastruktur, seharusnya adalah Dinas Pariwisata agar menaikkan jumlah turis ke Jakarta.
"Hal yang menjadi pertanyaan besar adalah apa yang membedakan biaya penyelenggaraan di Jakarta dua kali lipat biaya di Hongkong, sementara bahan untuk membangun ada di Indonesia (semen, batu, dan lain-lain). Apa dasar biaya penyelenggaraan di Jakarta membengkak 2x lipat biaya di luar negeri?," kata Gilbert melalui keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2020).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa Formula E Holding harus memberikan kontribusi untuk Indonesia khususnya Jakarta. Sementara sejak 2014 penyelenggaraan ini disebut masuk merugi. Lantas ia kembali mempertanyakan apa saja yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI maupun Formula E Holding.
Menurut Gilbert, Formula E di Montreal, Kanada pada 2016-2017 telah merugi. Selain itu, ia mempertanyakan nasib sirkuit track setelah kegiatan selesai karena membutuhkan biaya operasional yang besar untuk pemeliharaan.
"Moskow sendiri membatalkan balap ini karena acara selama 2 hari akan membuat kota tersebut makin macet dan dianggap tidak rasional. Jakarta sebagai salah satu kota termacet di dunia akan mengalami dampak kemacetan luar biasa selama 2 hari," papar Gilbert.
Untuk itu, dia mendorong agar Pemprov DKI kembali mengevaluasi kegiatan ini dengan perimbangan anggaran yang besar dan dampak kemacetan yang ditimbulkan saat kegiatan.
"Sebaiknya dilakukan di sirkuit yang sudah ada seperti Sentul. Pembangunan podium permanen di tengah kota juga terasa aneh," tandas Gilbert. (yendhi/ys)