JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri melihat Papua masih menjadi provinsi yang rawan terjadi konflik dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Mendagri Tito Karnavian mengatakan telah melakukan pemetaan daerah yang berpotensi terjadi konflik pada pilkada serentak, khususnya yang dilaksanakan di Papua.
"Daerah rawan pasti kita akan lakukan analisis baik aparatur kemanan Kemendagri juga Bawaslu mengidentifikasi daerah rawan. Papua juga selama ini jadi daerah yang dalam pemilihan selau kita anggap rawan," ujarnya di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Tito menjelaskan ada dua potensi yang dapat menyebabkan konflik terjadi di Papua, yakni terkait noken dan data pemilih. Guna mengatasi hal itu, Kemendagri terus melakukan upaya pemberlakukan e-KTP.
"Kita akali dengan cara mendorong, di daerah pegunungan pun diberlakukan e-KTP sensus dan lain-lain, sedang berjalan sekarang. Kemudian kedua melakukan mediasi-mediasi antara pihak-pihak yang berpotensi konflik," terang dia.
Lebih lanjut mantan Kapolri ini juga melihat potensi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata. Jika dibutuhkan, lanjutnya, akan dilakukan penambahan personel keamanan di daerah-daerah yang dianggap rawan.
"Yang kedua adalah konflik potensi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata. Kita perkuat dengan kegiatan intelijen, pendekatan kepada kelompok-kelompo tersebut maupun operasi penegakan hukum bila perlu penambahan jumlah anggota. Menggunakan sistem rayonisasi dari daerah terdekat yang tidak ada pemilu untuk membantu yang ada pilkadanya," tutup Tito. (ikbal/yp)
Nasional
Tito Petakan Daerah Rawan Konflik di Papua saat Pilkada 2020
Jumat 24 Jan 2020, 08:20 WIB