EKSEKUTIF
1. DPP Partai menginstruksikan kepada Kader Partai di Eksekutif untuk Memastikan besar anggaran penanggulangan bencana memadai.
2. DPP Partai menginstruksikan kepada Kader Partai di Eksekutif untuk Mendorong kajian jenis bencana, resiko, mitigasi dan penanggulangan bencana di setiap daerah guna meminimalisir dampak dan korban jiwa.
3. DPP Partai menginstruksikan kepada Kader Partai di Eksekutif untuk melakukan investasi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasar kajian resiko yang memadai.
4. Dipandang perlu membentuk kanwil-kanwil yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Kepala -kepala kanwil yang dimaksud jabatannya minimal setingkat eslon 2A sehingga dalam penanganan kebencanaan lebih efektif dan efisien.
5. Setiap daerah, propinsi, kabupaten/kota membuat Rencana Kontijensi yang memuat; ancaman bencana, sumberdaya daerah, manajemen krisis, kapasitas BPBD dan ketersediaan anggaran penanggulangan bencana.
LEGISLATIF
1. Melakukan penguatan Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana melalui perluasan dan pendalaman definisi, kapasitas, kewajiban pemerintah daerah, kejelasan penetapan status bencana dan jangka waktu penanganan bencana.
2. Dipandang perlu melakukan review Undang-undang nomor 34 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, untuk memperjelas peran TNI dalam penanggulangan bencana serta mendudukan TNI aktif dalam organisasi BNPB.
3. Mendorong pelebaran besar anggaran penanggulangan baik pusat maupun daerah untuk kebutuhan penanggulangan bencana yang memadai.
B. BNPP
1. Mendukung terselenggaranya forum koordinasi potensi pencarian dan pertolongan di daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017.
