JAKARTA - Presiden Jokowi diminta agar mengerahkan kapal besar dan perahu nelayan di wilayah laut Natuna Utara yang diklaim China sebagai wilayahnya.
"Ini untuk menghindari kapal penangkap ikan China datang lagi ke perairan Indonesia," kata Direktur Lembaga Bantuan Teknologi (LBT) Prasetyo Soenaryo di Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Namun, Prasetyo menyarankan jangan kapal perang yang dikirim ke wilayah laut Natuna Utara yang diklaim milik China, karena itu bisa memperburuk hubungan Indonesia dan China nantinya.
"Tetapi cukup kapal riset saja, misalnya, Kapal Riset Baruna Jaya IV untuk melakukan aktivitas riset disana. Selain itu, perahu nelayan yang dikirim kesana untuk penangkapan ikan," ucap Prasetyo.
Ia menambahkan aktivitas di Laut Natuna oleh kapal dan juga perahu nelayan Indonesia menunjukkan, bahwa kita berdaulat di laut tersebut.
Ia mencontohkan kasus Sipadan-Ligitan dalam sengketa dengan Indonesia, akhirnya Mahkamah internasional memutuskan wilayah itu milik Malaysia, dengan pertimbangan karena sudah banyaknya kegiatan yang dilakukan warga Malaysia di pulau tersebut.
"Sebab itu, pemerintah Indonesia harus segera melakukan aktivitas di Laut Natuna yang diklaim China dengan mengerahkan kapal - kapal besar, termasuk aktivitas nelayan Indonesia di sana," ucap Prasetyo.
Untuk menunjang kegiatan tersebut, Prasetyo meminta para nelayan dari berbagai wilayah sekitar Natuna diberikan bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar dapat berlayar lebih lama, dan lebih jauh di perairan Natuna Utara, termasuk mendapat pengawalan dari Bakamla dan TNI AL.
"Kita harus menghadang kapal China dan juga kapal penjaga pantai China masuk lagi di Natuna Utara," Prasetyo menandaskan. (johara/win)