ANDAIKAN waduk Sukamahi dan Ciawi selesai tepat waktu tahun 2019, niscaya banjir Jakarta tak separah ini. Dan Gubernur Anies pun tak perlu mendebat teguran Menteri PUPR dengan masalah penanganan air dari Bogor. Memang di sinilah anehnya. Pembebasan tol selalu lancar, tapi pembebasan untuk waduk sering terhambat. Kenapa?
Waduk, bendungan, dan cekdam dulu dibangun untuk tujuan pengairan, demi kesejahteraan petani. Maka di era Orde Baru banyak dibangunlah di antaranya yang terkenal: waduk Gajahmungkur (Wonogiri), waduk Kedungombo (Sragen), waduk Sempor (Kebumen), waduk Mrica (Banjarnegara).
Waduk Sempor sebetulnya kelanjutan dari era Orde Lama, baru selesai tahun 1970-an, karena pernah jobol di tahun 1966. Tapi ada juga waduk yang digagas era Bung Karno, baru selesai jaman Presiden Jokowi, yakni waduk Jatigede di Sumedang. Di era Bung Karno tak kunjung dieksekusi karena hambatan sosial dan finansial untuk memindahkan penduduknya.
Tahun 2004 Presiden SBY pernah mau membangun waduk Sukamahi dan Ciawi, tapi tak kunjung eksekusi karena banyak pertimbangan dan hambatan. Padahal tujuannya untuk mengendalikan air dari Bogor. Dengan waduk itu setidaknya banjir kiriman dari Bogor berkurang 30 persen, dan Jakarta diharapkan terbebas dari banjir.
Baru di era Presiden Jokowi kedua waduk itu bisa dieksekusi sejak 2016. Tapi sayang, karena terhambat pembebasan lahan, ditargetkan selesai tahun 2019, faktanya sampai Jakarta dilanda banjir besar 1 Januari 2020, belum beres juga. Maka ketika Gubernur Anies ditegur Menteri PUPR Basuki Hadimulyono kenapa proyek normalisasi kali Ciliwung distop, dia balik mendebat bahwa percuma saja jika Bogor tak dibenahi.
Begitulah kenyataannya, asal pembebasan lahan untuk waduk, ada saja hambatannya. Disamping terkendala kepemilikan lahan yang tumpang tindih, jangan-jangan oknum pejabatnya ada yang bermain, seperti era Orde Baru dulu. Dari pemerintah segono, sampai rakyat tinggal segini.
Bandingkan dengan pembebasan jalan tol, selama ini lancar-lancar saja. Di Yogyakarta misalnya, semula Ngersa Dalem (Sultan HB X) menolak kotanya dilewati tol. Tapi setelah “dirayu” akhirnya mengalah, boleh asalkan melintas di atas Selokan Mataram, sehingga minim pembebasan tanah rakyat. (gunarso ts)