Pakar: Capim KPK Jangan ada Kepentingan Politik Pilpres 2024

JAKARTA  - Bursa Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah ditutup. Pakar hukum pidana dan analis politik Universitas Parahyangan, Bandung,  Mahidin Jaya meminta siapapun yang terpilih menjadi pimpinan KPK harus independen dan bebas dari kepentingan politik. "Untuk bursa calon kepimpinan KPK siapapun yang terpilih harus terbebas dari kepentingan,” ucap M. Jaya saat ditemui Poskota di Jakarta Selasa (9/7/2019). Ia juga meminta panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK harus betul-betul selektif dan tahu latar belakang para calon  merupakan sosok yang anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). "Jadi Pansel harus melihat track recordnya (jejak rekamnya-red) apakah dia anti KKN. Contoh misalkan aparat penegak hukum apakah dia pernah ungkap kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat," papar Jaya. Menurut Mahidin,  kepentingan politik yang dibawa pimpinan KPK bisa mempengaruhi kredibilitas dan independensi lembaga antirasuah. Dia khawatir ada calon pimpinan KPK yang membawa kepentingan politik terkait Pilpres 2024. "Independensi bukan hanya saat menjadi pimpinan KPK saja, bahkan sebelum mencalonkan dan dan sesudah purna tugas. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Namun idealnya pemimpin anti korupsi harus gila!. Dalam arti gila memberantas korupsi," tegasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah anggota Tim Pansel pimpinan KPK Jilid V.  Mereka ialah Yenti Ganarsih (ketua merangkap anggota), Indriyanto Senoadji (wakil ketua sekaligus anggota) dan tujuh anggota lainnya: Harkristuti Harkrisnowo, Marcus Priyo Gunarto, Hamdi Moeloek, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi, serta Al Araf. Tim Pansel Capim KPK  telah menutup pendaftaran dokumen capim KPK secara manual di kantor Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta sejak pukul 16.00 WIB. Total tercatat ada 348 pendaftar yang secara resmi diterima pansel.Pendaftaran capim KPK tahun ini dilakukan sekitar dua pekan mulai dari 17 Juni hingga 4 Juli. (Adji/win)