DPR: Pemerintah Tidak Adil dengan Danau Toba

PARAPAT - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Anthon Sihombing memgatakan, pemerintah pusat masih belum atau tidak adil dalam menyalurkan anggaran terhadap potensi wisata di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi itu berbanding terbalik dengan pembangunan dan bantuan di pulau Jawa.  Anthon  menegaskan, Danau Toba sampai saat ini  belum mendapat perhatian sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Realita ini dikatakan Anthon Sihombing dalam acara silaturahmi DPR RI dengan wartawan Koordinatoriat DPR, di Parapat,  Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (5/4/2019) malam. Anggota Frakasi Partai Gokar ini mengatakan, pemerintah tidak adil dalam memberikan perhatian terhadap potensi wisata Danau Toba. Padahal, Danau Toba sudah masuk potensi wisata internasional. "Pemerintah pusat tidak adil dalam memberikan perhatian. Misalnya jumlah penduduk tidak sebanding dengan anggaran yang diberikan," kata Anthon. Selain anggaran yang masih minim terhadap pemerintahan Kabupaten sekitar Danau Toba, kata Anthon, ada juga keramahtamahan masyarakat sekitar yang masih perlu perhatikan. Selain itu, perbedaan budaya membuat keramatamahan masyarakat sekitar yang merupakan darah Batak dan terkenal dengan ketegasannya, kerap disalah artikan. “Memang berbeda dengan Bali kalo masyarakat disana sudah menyadari bagaimana menghadapi turis. Kita bertanya jalan jam berapa saja itu akan dijelaskan dengan baik. Tetapi kalo disini ditanya cari sendirilah,” papar Anthon yang juga Ketua BURT DPR RI ini. Karenanya pembangunan danau Toba ini bukanlah pekerjaan Presiden dalam satu periode tetapi pekerjaan sepanjangan zaman. (rizal/mb)