Sidang Paripurna, DPD RI Soroti Dana Rp3 Triliun untuk Kelurahan

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap agar di masa menjelang pemilu, seluruh elemen masyarakat tetap dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan pilihan politik harus disikapi secara bijak sebagai bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia yang lebih matang. “Oleh karena itu, DPD RI menghimbau kepada semua masyarakat agar tidak terpengaruh atas hasutan-hasutan dan menjaga kebersamaan dalam perbedaan. Perbedaan pandangan dan pilihan politik dalam rangka menyambut pesta demokrasi, 17 April 2019 adalah hal yang wajar dan lumrah,” Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, saat membuka Sidang Paripurna DPD RI,  Senin (11/3/2019). “Karena pada hakekatnya kesemuanya itu memiliki tujuan yang sama yakni membawa negara Indonesia lebih maju, aman sejahtera, adil dan makmur,” lanjut Nono Sampono. Dalam Sidang Paripurna yang mengagendakan pidato pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2018-2019 dan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan, Nono Sampono menambahkan bahwa pelaksanaan Pemilu tercoreng dengan banyaknya berita-berita hoaks. DPD RI prihatin karena maraknya berita hoaks yang telah dapat mempengaruhi masyarakat dan berpotensi menimbulkan adanya perpecahan. Hal ini ditandai dengan semakin mendekati waktu pemilu, berita informasi mengenai ujaran kebencian, fitnah, kebohongan, dan prasangka semakin menyebar di berbagai media, terutama media-media sosial yang sering digunakan masyarakat. Konten yang terdapat dalam berita-berita hoaks dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang saling selalu mengedepankan rasa hormat menghormati, harga menghargai dan saling bertoleransi antar sesama golongan dan kelompok. Nono mengajak  agar semua pihak, termasuk pemerintah, mempunyai tanggung jawab moral dalam mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan berita-berita palsu. Media juga diharapkan dapat terlibat untuk menjaga kondisi bangsa agar tetap kondusif dan tidak mengalami perpecahan. “DPD juga meminta agar media sosial dan media massa baik online maupun cetak dapat berfungsi sebagai pemberi edukasi dan informasi bagi masyarakat serta ikut menjaga kondisi bangsa agar tetap kondusif. Di samping itu kami juga menghimbau agar kita mampu menggunakan media sosial secara arif dan bijaksana demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pesan Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku ini. Selain pemilu, DPD RI juga menyoroti masalah dana kelurahan. Wakil Ketua DPD RI Bidang I ini berharap agar pemerintah dalam mengucurkan dana kelurahan betul-betul tepat sasaran dengan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban yang tepat. DPD RI berharap agar dana kelurahan sebesar Rp. 3 triliun yang akan dialokasikan kepada 8.122 kelurahan di Indonesia dapat memajukan kesejahteraan dan menumbuhkan pemerataan pembangunan di daerah. “DPD RI juga berharap agar dana kelurahan tersebut dapat menyentuh daerah-daerah terpencil dan seluruh pelosok sehingga tidak kita temui lagi kelurahan-kelurahan di Indonesia yang masih terbelakang. Kita berharap dengan adanya dana kelurahan ini akan tercipta pemerataan pembangunan di daerah-daerah di seluruh Indonesia,” imbuhnya. Dalam Sidang Paripurna ini, masing-masing provinsi menyampaikan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihannya. Setiap Anggota melakukan penyerapan aspirasi di daerah provinsi asal, selanjutnya dilaporkan dalam Sidang Paripurna ini untuk ditindaklanjuti oleh Komite-Komite DPD RI sesuai dengan bidang tugasnya. (timyadi/win)