Perindo Sebut Akusisi Saham PT Freeport Bisa Terjadi Dimasa SBY, Tapi Tidak Dilakukan

JAKARTA - Indonesia secara resmi menguasai saham mayoritas PT Freeport. Saham sebesar 51,2 persen yang diakusisi pemerintah Indonesia melalui PT Inalum ,disebut melalui proses panjang. Sekretaris Jenderal DPP Perindo, Ahmad Rofiq mengungkapkan sebenernya akusisi saham bisa dilakukan pemerintahan ssbelumnya, yakni di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun menurutnya, SBY memilih memperpanjang kontrak karya PT Freeport. " Karena kan di masa-masa sebelumnya telah memperpanjang kontrak sehingga membuat negosiasi itu tidak bisa dilakukan. Demgan selesainya masa kontrak,  maka  negosiasi dilakukan dari nol sebagaimana keinginan pemerintah," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (22/12/2018). "Ya memang baru bisa dilakukan dari sekarang bukan kemarin-kemarin. Mestinya kan ini dilakukan oleh Pak SBY tapi justru memperpanjang (kontrak) kan," tandas dia. Capaian pemerintah tersebut, menurut Rofiq semestinya mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) itu yakin pemerintah dapat kembali menambah besaran saham di masa mendatang. "Jadi seharusnya mereka memberikan apresiasi yang sangat besar tidak bisa sekedar mengkritik. Mengkritik itu kan harus tau tempat. Kita nanti tidak hanya 51 persen, kalo nanti berkembang bisa terus 90 persen. Yah disesuaikan dengan kemampua negara,” tuturnya. Presiden Jokowi mengumumkan rampungnya proses divestasi saham PT Freeport di Istana Merdeka, Jumat (21/12/2018). Presiden menyatakan proses pembayaran sudah dilakukan sehingga secara resmi Indonesia melalui PT Inalum memiliki saham mayoritas PT Freeport, yakni 51,2 persen. (ikbal/tri)