Dulu SPG, PGA, SGO Dihapus Kini Sekolah Kekurangan Guru

DI zaman Menteri PDK Fuad Hasan tahun 1989, SPG, SGO dan PGA dihapus. Sebab guru harus sarjana S1. Tapi kini, meski guru sudah S1, di berbagai daerah kekurangan guru, sementara guru wiyata bakti (honorer) tak semuanya bisa jadi guru PNS. Padahal meski guru sudah sarjana tak ada jaminan mutu pendidikan lebih baik. Diakui atau tidak, guru SR dan SD yang dulu hanya lulusan SGB (Sekolah Guru B), SGA (Sekolah Guru Atas), mutunya lebih baik ketimbang guru SD sekarang yang sudah S1. Guru jaman dulu masih kaya akan idealisme, guru sekarang kebanyakan hanya mengejar tunjangan sertifikasi yang sebulan Rp4 jutaan. Guru SD dulu menguasai semua mapel (mata pelajaran). Guru SD sekarang, dalam pelajaran seni suara tak semuanya bisa baca not angka, apa lagi not balok. Guru dulu masih mau tiap malam kontrol muridnya belajar atau tidak. Guru sekarang? Lihat mutu kebanyakan pelajar sekarang. Mata angin saja tidak ngerti mana timur, barat, dan mana barat daya dan barat laut. Tahunya cuma kanan dan kiri. Menulis latin sudah tak bisa. Apa lagi soal ejaaan, parah. Masak adik ditulis adek. Paklik dan Bulik ditulis Paklek dan Bulek. Dulu pemerintah menghapus SPG, PGA dan SGO dengan maksud untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tapi setelah guru harus sarjana, di setiap sekolah guru negerinya hanya 2-3 orang, lainnya kebanyakan guru wiyata bakti yang mau digaji Rp 300.000,- sebulan. Mereka bukan lulusan sekolah guru yang belajar Ilmu Didaktik & Metodik, tapi hanya lulusan SMA ataun S1 tapi bukan pendidikan. Bom waktu kekurangan guru mulai terjadi sejak beberapa tahun lalu. Murid semakin banyak, guru kekurangan lantaran kebijakan moratorium pengangkatan guru. Padahal yang pensiun setiap tahun puluhan ribu di seluruh RI. Ketika guru honorer di-PNS kan, tak semuanya bisa diangkat karane tak memenuhi syarat (K-2). Di Jakarta misalnya, sejak tahun 2017 sudah kelabakan kekurangan tenaga guru. Tenaga guru tinggal 32.000 karena banyak yang pensiun. Tahun 2018 ini, setidaknya akan pensiun lagi 2.160-an guru. Untuk mengisi kekosongan, DKI masih membutuhkan 14.000 guru baru. Coba, andaikan Menteri PDK dulu tak terlalu muluk-muluk bikin program. Tak seenaknya menghapus SPG, SGO dan PGA, niscaya takkan terjadi “bom waktu” kekurangan guru di mana-mana. – gunarso ts