Terkait Bentrok di Bekasi, Sejumlah Pimpinan Ormas Diperiksa Polisi

BEKASI - Sejumlah pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas), yang terlibat bentrokan pada unjuk rasa Kamis (25/01) lalu, diperiksa Tim penyidik Polrestro Bekasi Kota, “Ini untuk mencari siapa sebenarnya tersangka,” ujar Kombes Indarto, Kapolrestro Bekasi Kota, Selasa (30/1). Menurut Kapolres, agenda pemeriksaan itu dilakukan secara marathon dengan melibatkan sejumlah penyidik senior. “Nantinya akan dilakukan pemilahan mana saksi dan mana tersangka,” jelas Indarto, sambil mengatakan aksi bentrok yang melukai 25 orang dan sejumlah kendaraan rusak itu , dinilai menodai pesan damai daam menghadapi Pilkada serentak ini. "Hari ini kami panggil pimpinan ormasnya untuk dimintai keterangan," ujar Kapolres Indarto, sambil mengatakan pemeriksaan rampung Rabu (31/1/2018). Indarto menegaskan pihaknya belum menentukan tersangka dalam kericuhan ini. Kata Indarto, penetapan tersangka harus disokong oleh alat bukti dan fakta-fakta yang kuat. "Pasti akan saya tingkatkan ke tersangka. Tapi kalau itu belum ada kita akan cari, gali sampai mentok. Mentok itu tinggal dua, alat buktinya ada atau tidak ada, kalau ada naik tersangka, kalau tidak berarti kita hentikan," ujar Indarto. Awalnya unjuk rasa dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) rencanya berorasi selama 15 menit. Belum usai berorasi, salah satu massa dari lima ormas lainnya yang berada di lokasi sama melemparkan botol air mineral ke arah kelompok GMBI yang berujung bentrokan. "Unsur provokator kalau di KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) itu Pasal 160. Itu juga kami dalami. Informasi itu ada, tetapi fakta-faktanya kami belum dapat utuh," ucap Indarto Menurut Indarto, selain pimpinan ormas, sejumlah pejabat Pemerintahan Kota Bekasi juga akan dimintai keterangan. "Sepanjang itu ada urgensinya untuk mendukung penyidikan pasti kita panggil, siapapun juga. Pokoknya nanti ketika ada relevansinya, kita akan mintai keterangan," terang Indarto. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meyakini provokator bentrokan antara pendukungnya dengan ormas GMBI berasal dari luar daerah. Rahmat membantah mengerahkan massa tandingan hingga bentrokan itu pecah. "Kalau ada ormas lain, kantor Pemkot Bekasi ini kan milik rakyat. Masyarakat yang berkoitmen menjaga semangat keberagaman di Kota Bekasi, itu sah saja. Itu adalah bentuk kebersamaan. Kalau insiden itu orang dari luar Kota Bekasi," kata Rahmat. (saban/b)