JAKARTA –Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menepis penunjukkan dua jenderal polisi untuk menjadi pejabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan strategi pemenangan Pilkada. Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristyanto, anggapan itu tidak berdasar. "Jangan sekali-kali partai-partai yang ada dalam pemerintahan termasuk PDIP berpikir jangka pendek untuk menggunakan kekuasaan hanya sekedar untuk menang," kata Hasto, Minggu (28/1). Dua jenderal polisi diajukan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menjadi pejabat gubernur. Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan diajukan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sedangkan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. Hasto mengatakan kalau ada partai menganggap penunjukkan pati Polri untuk pejabat gubernur sebagai langkah pemenangan Pilkada, berati saat mereka berkuasa yang dilakukan itu. "Buat kami, kalau mau menang, di Banten dengan selisih tipis kami bisa menangkan itu. Tetapi kan kami dilarang," sambung Hasto. Meski begitu, Hasto mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan segala aspirasi publik terkait penunjukkan Iriawan dan Martuani sebagai Pj Gubernur. Tapi harus diingat bahwa kemenangan Pilkada tidak ditentukan Pj Gubernur tetapi suara rakyat. "Pilkada itu yang menentukan kemenangan, bukan plt. Itu adalah pergerakan yang menyatu dengan rakyat sendiri," tandasnya.(us)