Anggaran DKI Rp 77,1 Triliun, Program Anies-Sandi Bisa Dilakukan

JAKARTA (Pos Kota) – Nilai Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2018 ditetapkan sebesar Rp77,1 triliun. Angka ini lebih besar Rp1,1 triliun dibandingkan yang diajukan Pemprov DKI Jakarta. Penetapan dilakukan setelah Gubernur Anies Baswedan, Wakil Gubernur Sandiaga Uno, dan lima pimpinan DPRD DKI Jakarta menyepakati besaran anggaran tersebut. "Saya tanya ke segenap Banggar (Badan Anggaran) apakah KUA-PPAS 2018 senilai Rp77,1 triliun bisa disepakati?" tanya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11). Atas pertanyaan itu lima pimpinan DPRD DKI Jakarta, gubernur, dan wakil gubernur menyepakati KUA-PPAS 2018 sebesar Rp77, 1 triliun. Adapun nilai KUA-PPAS ini lebih tinggi dari yang sebelumnya diajukan Pemprov DKI Jakarta, sebesar Rp 76 triliun. Triwisaksana mengatakan, tambahan anggaran itu untuk mengakomodasi visi misi gubernur-wakil gubernur terpilih. Sebelum ada kesepakatan itu, banyak dinamika yang terjadi dalam rapat Badan Anggaran. Misalnya adanya polemik penghapusan penyertaan modal daerah (PMD) untuk beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Kelanjutan soal PMD BUMD itu akan dibahas kembali pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, setelah KUA-PPAS disepakati, eksekutif segera melakukan input komponen untuk dijadikan RAPBD. Hari ini, DPRD DKI Jakarta akan menggelar sidang paripurna penyampaian RAPBD oleh Gubernur Anies Baswedan. "Kemudian ada satu tahapan lagi yaitu pembahasan RAPBD," paparnya. (guruh/st)