ADVERTISEMENT
Kamis, 20 Februari 2014 11:43 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
JAKARTA (Pos Kota) - Banyak panti sosial yang dikelola pemerintah daerah terabaikan dan tidak berjalan sesuai standar. "Dapat dikatakan mengenaskan, panti itu ibarat hidup enggan dan mati tak mau, sehingga panti hanya bersifat pelengkap dari Unit Pelayanan Teknis Daerah," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Andi Zainal Dulung , Kamis (20/2). Kondisi ini terjadi, lanjutnya, sejak Departemen Sosial dibubarkan di era Presiden Abdurahman wahid. Padahal keberadaan panti-panti tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mengalami berbagai hambatan sosial, seperti kecacatan, ketunaan dan putus sekolah. Menurutnya, mengelola sebuah panti setidknya ada tiga elemen penting yang harus dijalankan, seperti bagian program dan adovasi, rehabilitasi sosial, serta terminasi. Adanya komitmen kelayakannya saat selesai pembinaan di panti, menjadikan anak bisa bersekolah, bekerja sesuai pilihan keterampilan di panti, terutama mampu mandiri. "Panti tidak bisa dikelola berdasarkan pendekatan manajemen biasa. Melainkan harus dikelola dengan manajemen kesejahteraan sosial, khususnya keilmuan pekerjaan sosial, " katanya. Ke depan, kata Andi Zaenal, revitalisasi panti menjadi sebuah keniscayaan. Sebab, panti merupakan jembatan harga diri dan marwah sebagian warga dengan kerentanan, misalnya, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, anak terlantar, serta anak nakal. Kategorisasi panti pun mesti segera mengikuti perkembangan; ada panti anak, panti cacat, panti lanjut usia, panti bina remaja, serta tidak menutup kemungkinan ada panti pengidap HIV/AIDS. (tri/yo)
ADVERTISEMENT
Berita Terkait
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Berita Terkini
ADVERTISEMENT
0 Komentar
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT