Kerugian Banjir Bandang Manado Rp1,87 Triliun

JAKARTA (Pos Kota)- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk menanggulangi bencana banjir di Kota Manado, Sulawesi Utara selama masa tanggap darurat. Koordinasi tersebut tak sebatas penanganan pengungsi, tetapi juga terkait penanganan kerusakan infrastruktur yang ada. Hal itu dikemukakan Menko Kesra Agung Laksono saat berkunjung ke lokasi banjir bandang di Kelurahan Ranotana Weru, kecamatan Wanea, Manado, Sabtu (18/1). “Kita sudah kirim bantuan dana dan logistik. Juga perahu karet, tenda, obat-obatan dan sebagainya,” papar Agung. Meski ini merupakan bencana daerah, pemerintah pusat tetap memiliki tanggungjawab untuk bersama-sama mengatasi dan menanggulanginya. Agung mengakui bahwa banjir bandang yang melanda Kota Manado tak lepas dari tingginya curah hujan dan menyempitnya sungai. Akibatnya banjir yang menerjang 12 kecamatan pada 15 Januari 2014 lalu hampir menyerupai tsunami. Berdasarkan laporan sementara yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Manado, diketahui 18 warga meninggal dunia, 27 orang dirawat inap dengan luka serius, dan 706 jiwa lainnya rawat jalan. Lalu sebanyak 2.000 warga kini tinggal dipengungsian. Mereka adalah warga dari Kecamatan Singkil, Tikala, Paal Dua, Bunaken Daratan, Wanea, dan Malalayang. Selain itu, ada sekitar 80.000 jiwa yang terkena dampak dari bencana di Sulawesi Utara (Sulut). Baik karena rusaknya permukiman, lahan pertanian, maupun terputusnya jalur utama Manado-Tomohon. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Sulut pada Rabu lalu membuat kerugian yang sangat besar. "Hitungan sementara kerugian sebesar Rp 1,871 triliun. Banjir juga merusak rumah warga, kendaraan, fasilitas publik, jaringan air bersih, listrik dan saluran komunikasi," jelas Gubernur Sulut SH Sarundajang. Di samping itu, sektor peternakan dan pertanian ikut berdampak. Gedung pemerintah dan kawasan bisnis juga tidak luput dari terjangan banjir. Hal itu membuat kelumpuhan sektor ekonomi pascabencana. (inung/yo)