Pembangunan Tiga Fly Over di Bekasi Pupus Sudah

BEKASI (Pos Kota)-Rencana mengurai kemacetan di Kota Bekasi dengan membangun tiga proyek jalan layang (flyover) dan satu jalan bawah tanah (underpass), pupus sudah. Ini lantaran Pemerintah Kota Bekasi tidak mampu menyediakan lahan . “Kita belum mampu membebaskan lahan untuk ketiga proyek itu,” ujar Tri Adhianto, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi. Menurut dia anggaran Rp 300 miliar baru dianggarkan Rp 20 miliar dan itu pun hanya untuk tahap sosialisasi dan perencanaan, “Kemungkinan tahun depan anggaran disiapkan melalui APBD,” tambahnya. Ditambahkan Tri,kegiatan ini sudah disepakati dengan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Perkerjaan Umum pada Mei 2013 lalu. Dalam kerjasama itu, pemerintah pusat telah menyiapkan dana awal sebesar Rp20 miliar. Sedangkan, Pemerintah Kota Bekasi hanya dibebankan untuk melakukan pembebasan lahan seluas 3,5 hektare yang dibutuhkan untuk proyek itu. Namun, semua tidak teralisasi. Padahal jika proyek tersebut terealisasi, ada tiga ruas jalan layang yang akan dibangun. Pertama, jalan layang yang menghubungkan Jalan Joyomartono dan Jalan Pahlawan, Bekasi Timur. Kedua, jalan layang menghubungkan Jalan Juanda ke jalan Joyo Martono dan ketiga, jalan layang Jalan Pahlawan ke Jalan Diponegoro arah ke Tambun. Sementara satu jalan bawah tanah (underpass) yang akan dibangun, menghubungkan Jalan Juanda ke Jalan Diponegoro sebagai jalan utama. Pemkot Bekasi sendiri sudah menghitung besaran dana untuk pembebasan lahan itu, yakni sekitar Rp 145 miliar. Kegagalan ini mengulang kegagalan pada 2011 lalu, dengan alasan yang sama Pemkot Bekasi tidak mampu menyediakan lahan untuk proyek besar ini. Rahmat Effendi, Walikota Bekasi mengatakan proyek tersebut belum dapat dilaksanakan tahun depan. “Kami sudah mendapat surat dari Kementrian PU, kalau dana untuk proyek itu sudah disiapkan,” ucap Rahmat Effendi, sambil mengatakan pembebasan lahan terhambat dan proyek pun diperkirakan mundur hingga tahun 2015 mendatang. “Melihat kondisi saat ini, sepertinya lahan belum bisa bebas 100 persen. Namun, Pemerintah Kota berniat mendorong supaya lahan itu bisa secepatnya bebas. Karena itu, kami pun mendorong agar pelelangan bisa dipercepat,” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Kementerian Pekerjaan Umum, Masrianto. Berdasarkan hasil rapat dengan Pemerintah Kota Bekasi, kemungkinan lahan baru bisa sepenuhnya bebas pada dua sampai tiga tahun mendatang, atau sekitar 2015. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk bisa membebaskan lahan seluas 3,5 hektar, yaitu sebesar Rp 100 miliar. “Rasanya berat bagi Pemerintah Pusat untuk bisa membantu pendanaan pembebasan lahan, karena kita sudah membantu anggaran fisik, kan pendanaan secara nasional juga perlu efisiensi,” tuturnya. (saban)