JAKARTA (Pos Kota) - Aksi penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi masih marak, karena kurang efektifnya pengawasan. Sejumlah anggota DPR meminta Presiden turun tangan. "Masalah pencurian BBM bersubsidi di tanah air selama ini sangat masif," kata Anggota Komisi VII DPR, Satya W.Yudha, Selasa (5/11), terkait tertangkapnya kapal tanker mini kapasitas 500 kilo liter (Kl) yang tengah mengisi tugboat milik pihak ketiga di pelabuhan bongkar pasir Marunda, Jakut, akhir pekan lalu. Diduga BBM yang dijual kapal tanker mini tersebit ilegal.Ia yakin pelaku tidak bekerja sendirian. Tidak menutup kemungkinan melibatkan oknum aparat. Karenanya, anggota dari Fraksi Partai Golkar ini meminta perlu penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui siapa dalang di belakangnya. Dalam menangani masalah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi seharusnya melibatkan berbagai instansi, termasuk berkoordinasi dengan aparat keamanan. PRESIDEN HARUS BERTINDAK Anggota Komisi VII lainnya, Ali Kastela mendesak Presiden SBY untuk menindak pelaku penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk jika ada oknum aparat yang terlibat."Presiden harus tegas menegur atasan dari oknum tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban pengawasan internal aparat," kata anggota DPR dari Partai Hanura ini. Sebelumnya, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Ibrahim Hasyim, kepada Pos Kota, mengakui selama masih ada disparitas harga, BBM subsidi masih rawan disalahgunakan. Karena itu, BPH Migas terus melakukan penyisiran untuk menekan praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. "Kami bekerjasama dengan instansi lain, termasuk dengan aparat keamananan," jelasnya. (setiawan)