Masuk Akun Google 
Masuk Akun Facebook ADVERTISEMENT
FOLLOW US!
ADVERTISEMENT
Pasca Pertemuan dengan AHY dan SBY, DPD Demokrat DKI Sepakati Sanksi Pemecatan Bagi Kader yang Berkhianat
Pasca Pertemuan dengan AHY dan SBY, DPD Demokrat DKI Sepakati Sanksi Pemecatan Bagi Kader yang Berkhianat
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Santoso menyepakati sanksi pemecatan bagi kader yang berkhianat.\u00a0sanksi disepakati seluruh DPD\u00a0Partai Demokrat se-Indonesia,pasca bertemu AHY dan SBY.
Politik Jumat, 26 Februari 2021
Siap Gantikan AHY, Hasnaeni 'Si Wanita Emas': Saya akan Sejahterakan Kader-kader Partai Demokrat
Siap Gantikan AHY, Hasnaeni 'Si Wanita Emas': Saya akan Sejahterakan Kader-kader Partai Demokrat
Ketua Umum Partai Emas, Hasnaeni yang biasa disebut sebagai\u00a0Wanita Emas berpendapat bahwa dirinya siap menjadi ketua umum Partai Demokrat.
Politik Kamis, 25 Februari 2021
DPR: Masih Banyak Warga Yang Menolak Divaksin, Ini Tidak Boleh Dianggap Remeh Pemerintah
DPR: Masih Banyak Warga Yang Menolak Divaksin, Ini Tidak Boleh Dianggap Remeh Pemerintah
Pada kenyataannya, masih banyak\u00a0warga yang menolak vaksin Covid-19. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan, minta pemerintah tidak menganggap remeh.
Politik Rabu, 24 Februari 2021
Indeks Demokrasi Jatuh, Partai Gelora Dorong Penerbitan Perppu ITE dan Pengesahan RUU KUHP
Indeks Demokrasi Jatuh, Partai Gelora Dorong Penerbitan Perppu ITE dan Pengesahan RUU KUHP
Waketum Partai Gelora Indonesia mengusullkan tiga skenario untuk mengakhiri ketidakpastian hukum di Indonesia yang bisa berakibat kepada penilaian jatuhnya indeks demokrasi.
Politik Rabu, 24 Februari 2021
Pengamat: Di Era Presiden Jokowi Daya Tahan Demokrasi Melemah
Pengamat: Di Era Presiden Jokowi Daya Tahan Demokrasi Melemah
Di era\u00a0Presiden Jokowi demokrasi kualitasnya menurun, daya tahan demokrasi melemah.\u00a0Hal itu disampaikan pengmata \/ analis Politik Pangi Syarwi Chaniago.
Politik Selasa, 23 Februari 2021
Siapkan KLB, Pendiri Demokrat Tegaskan Parpol Seharusnya Tak jadi Dinasti Keluarga
Siapkan KLB, Pendiri Demokrat Tegaskan Parpol Seharusnya Tak jadi Dinasti Keluarga
Politisi Max Sopacua menyebut upaya gugatan akan dibuat dalam penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menyelamatkan Partai Demokrat.
Politik Selasa, 23 Februari 2021
PDIP: Pemerintah Harus Pertimbangkan Kalau Sepeda Masuk SPT Pajak Tahunan, Jangan Sampai Jadi Keributan Publik
PDIP: Pemerintah Harus Pertimbangkan Kalau Sepeda Masuk SPT Pajak Tahunan, Jangan Sampai Jadi Keributan Publik
PDIP meminta pemerintah agar mempertimbangkan secara masak sepeda masuk daftar SPT Pajak tahunan. Jangan menjadi keributan di tengah publik.
Politik Senin, 22 Februari 2021
Mubes Kosgoro 1957: Dave Laksono Dapat Dukungan Ketum Golkar untuk Mengawal Program Pemerintah
Mubes Kosgoro 1957: Dave Laksono Dapat Dukungan Ketum Golkar untuk Mengawal Program Pemerintah
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, berharap Kosgoro 1957, sebagai salah satu ormas pendiri Partai Golkar terus mendukung program-program pemerintah.
Politik Senin, 22 Februari 2021
Partai Gelora Nilai Pertemuan Kapolri Ketua PP Muhammadiyah Dibutuhkan untuk Membangun Rekonsiliasi dan Kolaborasi
Partai Gelora Nilai Pertemuan Kapolri Ketua PP Muhammadiyah Dibutuhkan untuk Membangun Rekonsiliasi dan Kolaborasi
Ketum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta, menilai pertemuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah dibutuhkan untuk membangun rekonsiliasi dan kolaborasi.
Politik Senin, 22 Februari 2021
Jazuli Ogah Maju Lagi di Pilgub Banten Lantaran Ingin Beri Kesempatan Kader-kader Muda
Jazuli Ogah Maju Lagi di Pilgub Banten Lantaran Ingin Beri Kesempatan Kader-kader Muda
Anggota DPR RI\u00a0fraksi PKS dari Dapil Banten, Jazuli Juwaini mengaku enggan jika dicalonkan kembali untuk maju dalam Pilkada serentak Provinsi Banten tahun 2024 nanti.
Politik Minggu, 21 Februari 2021
DPD RI MInta Pemerintah Jadikan Proyek Food Estate Sebagai Ikon Ketahanan Pangan
DPD RI MInta Pemerintah Jadikan Proyek Food Estate Sebagai Ikon Ketahanan Pangan
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin melalui keterangan tertulisnya mendorong pemerintah untuk serius mengembangkan proy
Politik Minggu, 21 Februari 2021
ADVERTISEMENT
Komisi III DPR Menilai Polda Metro Jaya Siap Melaksanakan Janji Kapolri Tentang Tilang E-TLE
Komisi III DPR Menilai Polda Metro Jaya Siap Melaksanakan Janji Kapolri Tentang Tilang E-TLE
Kalangan Komisi III DPR menilai, Polda Metro Jaya siap untuk melaksanakan janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tantang\u00a0 tilang elektronik (E-TLE).
Politik Jumat, 19 Februari 2021
Fraksi Gerindra Protes Penolakan 2 Calon Walikota oleh Ketua DPRD DKI
Fraksi Gerindra Protes Penolakan 2 Calon Walikota oleh Ketua DPRD DKI
Penolakan dua calon Walikota Jakarta Selatan, yakni Isnawa Adji dan Wahyu Yani Purwoko oleh Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mendapat protes keras dari Fraksi Gerinda.
Politik Jumat, 19 Februari 2021
Ada Lagi Isu Jual Beli Pulau, Kali Ini di Kepulauan Anambas Kepri, DPR Anggap Perlu Regulasi yang Ketat
Ada Lagi Isu Jual Beli Pulau, Kali Ini di Kepulauan Anambas Kepri, DPR Anggap Perlu Regulasi yang Ketat
Kalangan Komisi II\u00a0menyesalkan adanya isu kasus jual beli sejumlah pulau di Kabupaten Anambas. Kini penting dibuat penguatan regulasi agar ke depan tidak terjadi di kemudian hari.
Politik Rabu, 17 Februari 2021
Libur Idul Fitri Akan Diperpendek Oleh MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, DPR Mendukung
Libur Idul Fitri Akan Diperpendek Oleh MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, DPR Mendukung
Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang sepakat dan mendukung rencana MenPAN-RB Tjahjo Kumolo yang ingin libur hari raya Idul Fitri dan Tahun Baru diperpendek.\u00a0
Politik Rabu, 17 Februari 2021
Soal Beda Pandangan JK dan Mahfud MD, Pakar Ini Kutip Omongan JK: Kalo Jokowi Jadi Presiden Bisa Hancur Negeri Ini
Soal Beda Pandangan JK dan Mahfud MD, Pakar Ini Kutip Omongan JK: Kalo Jokowi Jadi Presiden Bisa Hancur Negeri Ini
Pakar Politik, Emrus Sihombing menilai wajar jika beda pendapat JK dengan Mahfud MD. Pakar ini mengutip omongan JK, \kalo Jokowi tiba-tiba jadi Presiden bisa hancur negeri ini.\
Politik Rabu, 17 Februari 2021
Tolak Vaksinasi Covid-19 Bakal Kena Sanksi, DPR: Peraturan Itu Tak Tepat!
Tolak Vaksinasi Covid-19 Bakal Kena Sanksi, DPR: Peraturan Itu Tak Tepat!
DPR RI menilai aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Perpres No.14 Tahun 2021 tentang rakyat yang menolak vaksin Covid-19 tidak mendapat bantuan sosial sangatlah tidak tepat.
Politik Senin, 15 Februari 2021
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT