Kejagung Sita 5 Mobil Mewah dari Tersangka Korupsi Asabri Berinisial IWS    

Kuasa Hukum Juliari Batubara, Maqdir Ismail, menyoroti inkonsistensi para saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi Bansos Kemensos.

Kejaksaan Agung menyita 17 Kapal dari tersangka Heru Hidayat (HH) dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) yang merugikan negara Rp 23 Trilliun

Warga sekitar pun tak mengetahui lokasi yang akan disiapkan untuk pembangunan rumah murah bagi warga DKI.\u00a0

Penyidik KPK mengamankan bukti dokumen dari hasil penggeledahan di tiga lokasi berbeda terkait dugaan kasus korupsi pengadaan tanah yang diduga melibatkan Dirut Perumda Sarana Jaya, Yorry C Pinontoan.

Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan\u00a0program rumah DP 0 Rupiah tidak terhenti pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Dirut Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan sebagai tersangka.

PN Jaksel kembali menggelar sidang lanjutan praperadilan gugatan MAKI terkait perkara mangkraknya penanganan dugaan korupsi pengadaan lahan Cengkareng era Kepemimpinan Gubernur\u00a0Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan praperadilan gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memeriksa mantan Direktur Umum (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan

KPK melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pengadaan tanah yang melibatkan Dirut Perumda Sarana Jaya, Yorry C Pinontoan.\u00a0Itu dilakukan seteleh KPK menemukan dua alat bukti.

KPK dikabarkan menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perumda Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, sebagai tersangka korupsi terkait pengadaan tanah.\u00a0

Kejaksaan Agung menyita barang bukti diduga korupsi PT Asabri yang merugikan Rp 23 Trilliun. Di antaranya kapal tangker, 17 bus, empat mobil mewah, lahan emas tambang dan uang.

Korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19\u00a0bukan hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat. Namun juga hingga ke tingkat desa.\u00a0

Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Sekuritas, Bety, 43, terpidana kasus korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dana Pensiun PT Pertamina yang merugikan negara sebesar Rp1,4 Triliun\u00a0dijebloskan Jaksa Ke Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Rabu (3\/2\/2021).

KPK terus mengembangkan penyidikan terkait kasus\u00a0dugaan suap dan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan TA 2020-2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi di Sulawesi Selatan (Sulsel) usai Gubernur Sulsel terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Upaya pencarian tambahan alat bukti terkait perkara\u00a0suap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, mulai digencarkan\u00a0Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (2\/3\/2021).

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan mahalnya biaya politik elektoral diduga menjadi salah satu penyebab maraknya pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi di tanah air.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri merespon ihwal bantahan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang diduga terlibat kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Praktik korupsi bukannya berkembang malahan terus berkembang. Dalam memberantas praktik korupsi adalah dengan mengatasi persoalan hulunya.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah berdalih tidak tahu-menahu\u00a0ihwal transaksi yang dilakukan bawahannya, Sekdis PUTR Edy Rahmat dengan pengusaha Agung Sucipto.