Peringatan Hari Buruh 2025: Ribuan Pekerja Turun ke Jalan, Ini Tuntutan Mereka

Kamis 01 Mei 2025, 12:50 WIB
Ilustrasi. Daftar tuntutan pekerja Indonesia tahun 2025 yang disuarakan melalui demo Hari Buruh yang di gelar hari ini. (Sumber: Tangkap layar YouTube/video satu menit)

Ilustrasi. Daftar tuntutan pekerja Indonesia tahun 2025 yang disuarakan melalui demo Hari Buruh yang di gelar hari ini. (Sumber: Tangkap layar YouTube/video satu menit)

POSKOTA.CO.IDHari Buruh Internasional atau May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei. Di Indonesia, peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Aksi ini diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Ribuan pekerja dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, turut hadir dalam demonstrasi yang dimulai pukul 09.30 WIB.

Peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi wadah penyampaian aspirasi para buruh terkait isu kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja.

Baca Juga: Perayaan Hari Buruh Nasional 2025, Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Hadir di Monas

Selain itu, sejumlah kelompok buruh dari wilayah Tangerang dan Banten juga bergabung dalam Gerakan Gabungan Rakyat (GEBRAK).

Adapun beberapa lokasi strategis seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Istana Merdeka, dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) menjadi titik utama aksi demonstrasi.

Tuntutan Buruh di Hari Buruh 1 Mei 2025

Berikut adalah enam tuntutan utama yang disuarakan oleh para buruh dalam demo Hari Buruh tahun ini:

Baca Juga: 1 Mei 2025 Hari Buruh Internasional, Apakah Termasuk Libur Resmi? Simak Penjelasannya di Sini!

1. Hapus Sistem Outsourcing

Pekerja mendesak agar praktik alih daya dihapus karena dianggap merugikan pekerja, terutama terkait upah dan status kerja yang tidak pasti.

2. Naikkan Upah Minimum yang Layak

Buruh menuntut kenaikan upah untuk mengimbangi tekanan ekonomi akibat inflasi dan naiknya harga kebutuhan pokok.

3. Bentuk Satgas PHK

Pemerintah diminta membentuk satuan tugas khusus untuk menindaklanjuti pemutusan hubungan kerja yang tidak adil dan merugikan karyawan.

4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan yang Komprehensif

Berita Terkait

News Update