POSKOTA.CO.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggulirkan wacana kebijakan kontroversial terkait program bantuan sosial (bansos).
Dalam pernyataannya baru-baru ini, Dedi mengusulkan agar program vasektomi atau kontrasepsi permanen untuk pria dijadikan salah satu persyaratan bagi warga yang ingin menerima berbagai jenis bantuan dari pemerintah.
Vasektomi merupakan prosedur medis yang bertujuan mencegah kehamilan dengan memutus saluran sperma, tanpa mengganggu produksi hormon, dorongan seksual, maupun kemampuan pria untuk mengalami orgasme dan ejakulasi meski tanpa kandungan sperma.
Dedi menyebutkan, bagi warga yang bersedia menjalani prosedur tersebut, pemerintah daerah akan memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu.
Ia menjelaskan, kebijakan ini muncul karena seringnya dirinya dimintai bantuan biaya persalinan, yang nominalnya tidak sedikit.
“Sekali lahiran itu biaya bisa mencapai Rp 25 juta, bahkan minimal Rp 15 juta. Biasanya karena operasi caesar dan umumnya itu anak keempat atau kelima,” ucap Dedi kepada wartawan, seperti dikutip dari Poskota, Rabu, 30 April 2025.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah harus siap menanggung konsekuensi, termasuk soal biaya kehamilan, persalinan, dan pendidikan anak.
Dedi menilai, tingginya angka kelahiran berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan, khususnya di keluarga dengan jumlah anak lebih dari dua. Kondisi ini menurutnya kerap membuat bantuan sosial pemerintah terpusat hanya pada kelompok masyarakat yang sama.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ungkap Tujuan Kebijakan Kirim Anak Nakal ke Barak Militer
“Kalau memang belum mampu membiayai kelahiran, kehamilan, dan pendidikan anak, sebaiknya jangan dulu punya anak. Itu bentuk tanggung jawab,” tegasnya.
