JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menyatakan dukungan terhadap semangat positif Surat Edaran Gubernur tentang penggunaan transportasi umum setiap Rabu.
Namun, Kevin Wu mengingatkan bahwa kesuksesan kebijakan ini bergantung pada kesiapan infrastruktur dan komitmen Pemprov Jakarta dalam mengatasi tantangan teknis yang masih menghantui.
“Kami apresiasi langkah pemprov yang sejalan dengan visi Jakarta ramah lingkungan. Namun, kebijakan sebesar ini tidak bisa mengandalkan semangat saja. Mari bersama-sama pastikan implementasinya tidak malah membebani ASN dan masyarakat,” ujar Kevin Wu dalam diskusi terbatas dengan awak media di Jakarta.
Wu menegaskan, PSI tidak ingin kebijakan ini gagal. “Tujuan kami sama: mengurangi kemacetan dan polusi. Tapi untuk sampai ke sana, Pemprov perlu lebih terbuka pada masukan,” kata dia.
Baca Juga: Rano Karno Kaji Ulang Kewajiban Swafoto ASN Naik Transportasi Umum
“Misalnya, bagaimana menjamin kenyamanan 280.000 ASN yang tiba-tiba beralih ke transportasi umum? Bagaimana memastikan ASN di Kepulauan Seribu atau Marunda tidak justru menghabiskan waktu dan biaya lebih besar?” tambahnya.
Data yang dihimpun PSI menunjukkan, kapasitas MRT Jakarta saat ini hanya mampu menampung 130.000 penumpang per hari, sementara KRL Commuter Line sudah beroperasi di atas kapasitas ideal.
"Jika 50% ASN beralih ke transportasi umum di hari Rabu, bisa terjadi penambahan 140.000 pengguna. Tanpa penambahan armada dan pengaturan jadwal khusus, ini berisiko memicu kepadatan ekstrem,” jelas Kevin Wu.
Ia juga menyoroti ketimpangan akses. “Di Pulau Pramuka, ASN harus berangkat 2 jam lebih awal karena minimnya transportasi umum. Di Cilincing, mereka perlu berjalan 2 km ke halte terdekat. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keadilan bagi ASN di daerah yang infrastrukturnya masih tertinggal,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan konstruktif, PSI mengajukan tiga rekomendasi prioritas:
1. Percepat Pembangunan Infrastruktur Pendukung: Alokasikan anggaran darurat untuk menambah 50 armada TransJakarta khusus hari Rabu dan membangun 10 halte di daerah blank spot seperti Marunda dan Kepulauan Seribu.
2. Kolaborasi dengan Swasta dan Komunitas: Gandeng perusahaan seperti Gojek atau Blue Bird untuk menyediakan shuttle bus gratis dari permukiman ASN ke titik transportasi umum.
3. Uji Coba Bertahap: Terapkan kebijakan secara bertahap—misalnya, mulai dari 10% ASN di zona infrastruktur siap—sebelum diberlakukan ke seluruh instansi.
Baca Juga: Transportasi Umum Jadi Sarana Kadis PPKUKM Dengarkan Aspirasi Warga
“Kami siap membantu pemprov memetakan titik rawan dan merancang skema mitigasi. PSI juga mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi DPRD-Pemprov untuk memantau realisasi kebijakan mingguan,” papar Kevin Wu.
Ia menambahkan, insentif bagi ASN perlu dipertimbangkan. “Contohnya, berikan tunjangan transportasi tambahan atau poin reward yang bisa ditukar dengan fasilitas publik. Dengan begitu, ASN merasa didukung, bukan dipaksa.”
Di akhir pernyataannya, Kevin Wu menekankan pentingnya transparansi. “Mari buka data secara real-time: berapa persen ASN yang sudah beralih, di mana titik padat, apa keluhan mereka. Evaluasi terbuka ini kunci perbaikan kebijakan. PSI siap jadi mitra kritis yang mendorong, bukan menghalangi,” tutupnya.