Gedung DPRD Kota Bekasi.

JAKARTA RAYA

DPRD Dorong Pemkot Bekasi Buat Satgas Ketenagakerjaan

Rabu 30 Apr 2025, 11:52 WIB

BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Ramainya video di media sosial terkait penipuan kerja di perusahaan bodong Kota Bekasi menyita banyak perhatian. Dalam video yang viral dan beredar luas dijelaskan pelamar digetok biaya masuk kerja senilai Rp600 ribu.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Wildan Faturahman angkat suara terkait itu. Dia mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) segera membuat Satgas ketenagakerjaan agar masalah tersebut tidak kembali terulang.

Wildan mengungkapkan kejadian penipuan kerja karena minimnya lapangan kerja. Permasalahan ini, sambungnya menjadi celah dan akar penipuan kerja terjadi.

Baca Juga: Viral Siswi SD Dituduh Rusak Fasilitas Sekolah: Ibunya Ganti dengan Meja Baru Senilai Rp400 Ribu, Kepala Sekolah Ditegur Bupati

Banyak para pencari kerja rela merogoh kantongnya dalam-dalam hanya untuk medapatkan pekerjaan walau pada akhirnya tertipu.

Peran Pemkot melalui Dinas Ketenagakerjaan didorong untuk bisa dapat lebih aktif untuk mencegah hal yang sama dapat kembali terjadi. Serta mampu dapat malakukan mitigasi agar praktek tersebut tidak menjamur dan merugikan pencari kerja.

“Polanya harus diubah. Jangan hanya menunggu laporan. Pemerintah harus hadir lebih dulu membangun mitigasi terhadap praktik-praktik percaloan kerja yang merugikan pencari kerja,” ujar Wildan, Selasa, 29 April 2025.

Baca Juga: Aksi May Day 1 Mei 2025, Ini 9 Ruas Jalan Jakarta yang Perlu Dihindari Masyarakat Saat Hari Buruh Besok

Wildan menekankan agar pendekatan reaktif yang diterapkan selama ini hanya memperburuk keadaan. Ia mendesak untuk aktif turun ke lapangan, mengawasi aktivitas perusahaan penyalur tenaga kerja, serta rutin mengedukasi masyarakat terkait potensi penipuan.

“Secara psikologis, orang yang butuh kerja cenderung menurunkan standar selektifitasnya. Padahal, jika lebih jeli, banyak kejanggalan yang bisa dikenali sejak awal. Kita butuh percepatan dan langkah nyata. Satgas Ketenagakerjaan harus segera dibentuk agar ada kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi persoalan ini," katanya.

Tags:
perusahaan bodongpenipuan kerjaDPRD Kota Bekasi

Tim Poskota

Reporter

Firman Wijaksana

Editor