JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira menyoroti lemahnya upaya pemerintah memberantas peredaran barang bajakan dan produk counterfit di Indonesia.
Mangga Dua, Jakarta Utara, belakangan disorot Presiden Amerika Donald Trump. Trump menyebut, Mangga Dua sebagai sentra barang bajakan.
Menurut Bhima, permasalahan ini bukanlah isu baru, melainkan sudah berlangsung lama dan merugikan perekonomian nasional.
"Ini kan masalah yang sudah sejak lama memang dan amerika cuma mencontohkan Mangga Dua saja, padahal kan juga di market place disebutkan juga sebagai salah satu sarang transaksi bajakan dan barang-barang ilegal," kata Bhima saat dihubungi Poskota, Selasa, 29 April 2025.
Baca Juga: Mangga Dua Square Kian Sepi, Banyak Toko Tutup Akibat Anjloknya Pengunjung
Bhima juga menekankan lemahnya pengawasan di jalur distribusi, terutama jalur tikus atau perbatasan yang masih dijadikan pintu masuk barang ilegal, seperti pakaian palsu.
"Jadi permasalahan nya juga gak ada sanksi yang serius terutama juga di pintu-pintu masuk jalur-jalur tikus itu masih banyak barang-barang ilegal, barang-barang trifting juga, jadi trifting nya itu juga palsu barang nya, itu juga diketahui masuk dari perbatasan-perbatasan," ujarnya.
Bhima menegaskan, pemerintah terlalu takut memberikan sanksi tegas bagi produsen-produsen maupun retailer dalam negri yang menjual barang-barang bajakan. Selain itu, pemberian edukasi larangan barang bajakan ini juga dinilai lemah.
"Memang (wajar saja) masalah barang counterfit ini di permasalahkan (oleh AS). jadi pemerintah cenderung juga untuk menutup mata dan kalaupun ada penyitaan barang-barang itu juga tidak signifikan," katanya.
Baca Juga: AS Soroti Pasar Mangga Dua Sebagai Pusat Barang Bajakan dalam Laporan USTR 2025
Ia menambahkan, estimasi nilai peredaran barang bajakan di Indonesia mencapai Rp291 triliun atau sekitar 10 persen dari PDB sektor perdagangan grosir dan eceran.
"Jadi itu estimasi nya belum menghitung thrifting-thrifting palsu juga, itu artinya dari 300T peredaran barang-barang bajakan dan barang-barang ilegal," terangnya.
Bhima kemudian mengingatkan pemerintah jangan hanya fokus negosiasi dengan pemerintah AS, tetapi juga pemberantasan barang bajakan turut diprioritaskan.
"Jadi terlepas dari negosiasi dengan Amerika. terkait pemberantasan barang-barang bajakan ini harus jadi program utama dari sisi pemerintah, khususnya kementerian perdagangan dan bea cukai," ujarnya. (CR-4)