POSKOTA.CO.ID - Hasan Nasbi secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (Presidential Communication Office/PCO), sebuah langkah yang diumumkan kepada publik melalui pernyataan resmi pada 21 April 2025 dan diperkuat lewat unggahan video yang disebarkan oleh akun Instagram Total Politik pada 29 April 2025.
Langkah ini mengakhiri masa pengabdiannya sebagai juru komunikasi utama Istana Kepresidenan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Surat pengunduran dirinya disampaikan secara resmi kepada Presiden melalui dua pejabat tinggi negara, yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya.
Dalam video yang diunggah, Hasan menyampaikan dengan nada tenang namun reflektif bahwa keputusan untuk mundur adalah hasil dari pemikiran mendalam serta kesadaran pribadi atas kondisi yang dinilai sudah berada di luar kendali serta tanggung jawabnya secara moral dan profesional.
Baca Juga: 8 Weton Balungan Sugih Menurut Primbon Jawa, Diberkahi Rezeki Deras dan Jalan Hidup Mulus
Alasan Pengunduran Diri: Kesadaran untuk Menepi
Dalam pernyataan terbuka yang disampaikan Hasan, ia menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah respons reaktif, melainkan hasil evaluasi yang telah berlangsung lama.
Hasan mengakui bahwa dirinya telah menetapkan prinsip bahwa jika suatu permasalahan sudah tidak bisa ia tangani secara pribadi dan profesional, maka lebih baik untuk mundur dengan terhormat.
Hasan juga menyebut bahwa hal ini telah berkali-kali ia sampaikan dalam berbagai forum publik, termasuk dalam podcast yang pernah ia hadiri. Pernyataannya ini merefleksikan etika kepemimpinan dan kesadaran posisi dalam tata kelola komunikasi pemerintahan yang baik.
Kontroversi: Pernyataan Terkait Teror ke Redaksi Tempo
Sebelum pengunduran dirinya, Hasan sempat menjadi sorotan publik akibat pernyataannya yang dianggap tidak sensitif terkait insiden teror yang menyasar kantor redaksi Tempo pada Maret 2025.
Teror tersebut mencakup kiriman kepala babi tanpa telinga, enam ekor tikus mati, dan juga doxing terhadap jurnalis politik Francisca Christy Rosana alias Cica, yang juga dikenal sebagai pembawa acara podcast Bocor Alus.
Alih-alih mengecam insiden tersebut, Hasan justru menyampaikan pernyataan yang dianggap bercanda dan menyepelekan ancaman itu.
Komentar tersebut memicu kemarahan publik, terutama dari kalangan jurnalis, aktivis kebebasan pers, dan masyarakat sipil yang menilai bahwa pejabat negara seharusnya menunjukkan empati dan kepekaan terhadap ancaman nyata terhadap kebebasan pers.
Tanggapan Presiden Prabowo: Ucapan yang Keliru dan Teledor
Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam menanggapi kontroversi yang melibatkan pejabat di lingkaran terdekatnya. Dalam sebuah wawancara di Hambalang pada 6 April 2025, Prabowo menyebut bahwa pernyataan Hasan Nasbi merupakan bentuk komunikasi yang keliru dan teledor.
Di forum lainnya, yakni Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri pada 8 April 2025, Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa komunikasi pemerintah masih banyak yang perlu dibenahi. Pernyataan ini secara tersirat mencerminkan pengakuan atas kegagalan komunikasi strategis dari PCO.
Akhir Sebuah Babak dalam Lintasan Pemerintahan
Dalam pidato penutupnya, Hasan menyatakan bahwa pengunduran dirinya menandai selesainya satu fase perjalanan dalam tugas kenegaraan. Ia menilai bahwa sudah saatnya ia keluar dari gelanggang pemerintahan dan beralih menjadi “penonton”.
Keputusan ini sekaligus membuka ruang bagi restrukturisasi dalam lembaga komunikasi presiden, terutama dalam hal membangun kembali kepercayaan publik terhadap narasi resmi pemerintah.
Baca Juga: Jangan Tertipu! Ini Modus Penipuan DC Pinjol Ilegal, Catat Juga Cara Mengatasinya
Dampak dan Refleksi Terhadap Etika Komunikasi Publik
Pengunduran diri Hasan Nasbi mencerminkan pentingnya etika komunikasi dalam konteks pemerintahan. Di era digital saat ini, di mana setiap pernyataan publik dapat dengan cepat menyebar dan berdampak luas, ketepatan dalam memilih diksi dan empati terhadap isu-isu sosial menjadi keharusan bagi setiap pejabat negara.
Selain itu, insiden ini juga menunjukkan bahwa masyarakat sipil semakin kritis dalam menilai pejabat publik, terutama yang memiliki tugas mengelola persepsi dan informasi dari pusat kekuasaan.
Kepekaan terhadap persoalan HAM, kebebasan pers, dan integritas komunikasi publik menjadi indikator utama kualitas kepemimpinan di era keterbukaan informasi.
Langkah Selanjutnya: Masa Depan Hasan Nasbi di Luar Pemerintahan
Meski telah mundur dari jabatannya, nama Hasan Nasbi kemungkinan besar tidak akan sepenuhnya hilang dari panggung nasional.
Dengan latar belakang sebagai analis politik dan pelaku komunikasi strategis, Hasan tetap memiliki peluang untuk berperan dalam wacana kebangsaan dari luar struktur formal pemerintahan.
Pertanyaan yang kini muncul di kalangan publik adalah: ke mana arah langkah Hasan berikutnya? Apakah ia akan kembali ke dunia media, konsultan politik, atau justru membangun gerakan sosial baru?
Hanya waktu yang dapat menjawabnya, namun jelas bahwa keputusan pengunduran dirinya telah menjadi tonggak penting dalam dinamika komunikasi pemerintahan era Prabowo Subianto.