POSKOTA.CO.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana strategis untuk meningkatkan sistem pendidikan di provinsi tersebut melalui program pendidikan karakter yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai 2 Mei 2025.
Dalam rapat bersama pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program akan difokuskan terlebih dahulu pada wilayah yang dianggap rawan dan sudah siap menyambut inisiatif ini.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” kata Dedi Mulyadi saat pertemuan tersebut, dikutip oleh Poskota dari akun Instagram @ garutupdate_ pada Selasa, 29 April 2025.
Program pendidikan karakter ini akan dijalankan dengan menggandeng TNI dan Polri.
Sekitar 30 hingga 40 barak khusus, akan mengambil peran utama dalam pembinaan.
Calon peserta, yang dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, akan mendapatkan pembinaan intensif selama enam bulan.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” tambahnya.
Setidaknya, siswa-siswa yang bermasalah akan menjalani pembinaan oleh TNI dan Polri selama 6 bulan.
Kasus Tawuran di Jawa Barat
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), seperti dilansir DataIndonesia.id, mengungkapkan bahwa selama tahun 2021, terjadi tawuran antar pelajar di 118 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi, dimana 37 desa/kelurahan mencatat kejadian perkelahian antar pelajar. Data ini menunjukkan kesenjangan wilayah yang cukup signifikan dalam hal intensitas konflik antar pelajar.
Di samping Jawa Barat, Maluku dan Sumatera Utara masing-masing mencatat 15 desa/kelurahan dengan insiden tawuran, sedangkan Nusa Tenggara Timur mengikuti dengan 14 lokasi.
Jakarta juga menunjukkan angka yang tak kalah mengkhawatirkan dengan 13 desa/kelurahan sebagai titik konflik. Maluku Utara dan Jawa Timur masing-masing melaporkan 11 desa/kelurahan, sedangkan Jawa Tengah berada di urutan kedelapan dengan 10 desa/kelurahan.