POSKOTA.CO.ID - Proses penetapan penerima bansos oleh Dinsos DKI Jakarta sangat bergantung pada DTSEN, yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
DTSEN merupakan pengganti DTKS sebagai basis data utama yang mencakup informasi tentang keluarga atau individu pra-sejahtera yang berpotensi menerima bantuan sosial.
Untuk memastikan bahwa bansos sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, Dinsos DKI Jakarta menggunakan data ini sebagai acuan awal.
Warga yang ingin dipertimbangkan sebagai penerima bansos harus terdaftar dalam DTSEN.
Proses pendaftaran dimulai dari tingkat kelurahan, di mana warga dapat melaporkan diri melalui RT/RW atau lurah sesuai alamat KTP mereka.
Data yang terkumpul kemudian diverifikasi melalui musyawarah kelurahan untuk memastikan bahwa calon penerima memenuhi kriteria kemiskinan atau kerentanan sosial.
Setelah itu, data disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan diteruskan ke Kementerian Sosial untuk dimasukkan ke dalam DTSEN.
.png)
Kriteria Khusus untuk Penerima Bansos Pemprov DKI
Selain terdaftar dalam DTKS, Dinsos DKI Jakarta juga menetapkan kriteria tambahan yang disesuaikan dengan jenis bansos yang disalurkan, seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Kriteria ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Jaminan Sosial. Beberapa syarat umum meliputi:
- Berdomisili di DKI Jakarta dengan KTP/KK DKI Jakarta.
- Tidak memiliki aset kendaraan roda empat.
- Tidak menerima bantuan sosial sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
- Untuk KLJ, penerima harus berusia di atas 60 tahun.
- Untuk KAJ, penerima adalah anak berusia 0–6 tahun dari keluarga pra-sejahtera.
- Untuk KPDJ, penerima harus terdaftar sebagai penyandang disabilitas di database Dinsos DKI Jakarta.
Kriteria ini memastikan bahwa bansos hanya diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi syarat, sehingga bantuan dapat memberikan dampak maksimal bagi penerima.
Verifikasi dan Validasi Lapangan
Setelah data calon penerima dikumpulkan dari DTSEN, Dinsos DKI Jakarta melakukan tahap verifikasi dan validasi lapangan.
Proses ini melibatkan petugas pendamping sosial yang turun langsung ke domisili calon penerima untuk memeriksa kondisi sosial-ekonomi mereka.
Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang tercatat sesuai dengan kenyataan di lapangan, seperti tingkat kemiskinan, jumlah tanggungan, atau keberadaan fisik penerima di alamat yang terdaftar.
Proses ini membantu mengeliminasi potensi penerima yang tidak layak, seperti mereka yang memiliki aset mewah atau sudah menerima bantuan lain.
Data dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) juga digunakan untuk melengkapi informasi tentang kondisi ekonomi calon penerima.
Penyaluran Bantuan melalui Sistem Perbankan
Setelah calon penerima dinyatakan layak, Dinsos DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank DKI untuk menyalurkan bansos melalui kartu ATM.
Proses ini dimulai dengan pembuatan rekening kolektif bagi penerima baru, yang memerlukan dua kali kunjungan ke bank sesuai prosedur perbankan.
Dana bansos, seperti Rp300.000 per bulan untuk penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ, ditransfer langsung ke rekening penerima.
Penyaluran dilakukan secara bertahap, misalnya untuk periode enam bulan dengan total Rp1.800.000 per penerima.
Untuk memastikan transparansi, Dinsos DKI Jakarta mengimbau warga untuk memantau informasi resmi melalui situs seperti siladu.jakarta.go.id, di mana penerima dapat mengecek status bantuan mereka.
Pencairan dana juga dilakukan dengan pengawasan ketat untuk mencegah praktik pungutan liar.