POSKOTA.CO.ID - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan pernyataan resmi terkait desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menuntut penggantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pertemuannya dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pada Jumat, 25 April 2025 Kaesang menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Menurut Kaesang, Gibran telah terpilih secara sah melalui pemilu yang demokratis, di mana rakyat secara langsung memberikan mandat.
"Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat," ujar Kaesang dalam pernyataannya di Balai Kota Surabaya.
Sebagai partai yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, PSI berdiri tegak dalam menjaga marwah demokrasi.
Kaesang menekankan bahwa setiap perubahan dalam struktur kepemimpinan nasional harus tunduk pada ketentuan hukum dan tidak didasarkan pada tekanan politik.
Baca Juga: Terjebak Pinjaman Online? Begini Cara Ampuh Menghentikan Kecanduan Berutang
Tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI
Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebelumnya mengeluarkan pernyataan sikap yang berisi delapan butir tuntutan. Salah satu poin utama adalah desakan untuk mencopot Gibran dari posisi Wakil Presiden.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh ratusan purnawirawan jenderal, termasuk tokoh-tokoh senior nasional seperti Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, dan Jenderal (Purn) Try Sutrisno.
Dasar tuntutan ini mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu, yang mengatur syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
Para purnawirawan menilai putusan tersebut cacat hukum dan dianggap telah menciderai asas keadilan dan konstitusionalitas.
Mereka berargumen bahwa perubahan ketentuan tersebut dianggap melanggar prinsip keadilan karena membuka jalan bagi Gibran, yang saat itu berusia di bawah 40 tahun, untuk maju sebagai calon wakil presiden.
Tanggapan Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto, melalui Penasihat Khusus Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, turut merespons tuntutan tersebut.
Dalam keterangannya, Wiranto menegaskan bahwa Presiden menghormati pandangan dan aspirasi para purnawirawan. Namun, ia juga menyatakan bahwa tidak semua tuntutan dapat direspon secara spontan.
"Tentunya presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab. Spontan menjawab tidak bisa, karena beberapa alasan," ujar Wiranto.
Wiranto menambahkan bahwa setiap masukan, khususnya yang menyangkut ketatanegaraan, akan dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berlandaskan hukum dan prinsip demokrasi.
Menjaga Stabilitas Demokrasi
Dalam situasi politik nasional yang dinamis ini, Kaesang menekankan pentingnya menjaga stabilitas demokrasi. Menurutnya, segala bentuk perubahan atau kritik terhadap struktur pemerintahan harus disalurkan melalui jalur konstitusional, bukan lewat tekanan politik.
Baca Juga: Terjebak Pinjaman Online? Begini Cara Ampuh Menghentikan Kecanduan Berutang
PSI sebagai partai politik yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, menegaskan bahwa hasil pemilu, yang merupakan wujud kehendak rakyat, harus dihormati.
Kaesang juga mengingatkan bahwa mencabut mandat seorang Wakil Presiden yang telah terpilih sah hanya bisa dilakukan melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kita harus menjaga kehormatan konstitusi. Tidak bisa main ganti begitu saja tanpa dasar hukum yang kuat," tegasnya.
Dinamika Politik Pascapemilu 2024
Tuntutan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan ini menandai babak baru dalam dinamika politik Indonesia pascapemilu 2024. Dengan terpilihnya pasangan Prabowo-Gibran, muncul berbagai polemik yang mencerminkan keberagaman pandangan di tengah masyarakat.
Namun, sebagai negara demokrasi, Indonesia mengharuskan seluruh pihak untuk menyalurkan aspirasi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ini termasuk melalui Mahkamah Konstitusi, lembaga legislatif, serta saluran partisipasi publik lainnya.