POSKOTA.CO.ID - OJK sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan telah menetapkan sejumlah regulasi untuk memastikan perlindungan konsumen, salah satunya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Dalam regulasi ini, penyelenggara pindar diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, hingga penghapusan data.
Data pribadi yang dimaksud mencakup identitas konsumen seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga informasi keuangan seperti riwayat kredit.
Penyelenggara pindar hanya diperbolehkan memproses data pribadi setelah mendapat persetujuan tertulis atau terekam dari konsumen.
Baca Juga: Melunasi Utang Pinjol Tanpa Bayar, Bisa Nggak Sih? Ini Penjelasannya!
Persetujuan ini harus diberikan secara eksplisit, artinya konsumen harus secara sadar menyetujui penggunaan datanya untuk tujuan tertentu, seperti verifikasi identitas atau analisis kelayakan pinjaman.
Selain itu, penyelenggara dilarang keras membagikan data pribadi konsumen kepada pihak ketiga tanpa izin, kecuali untuk kepentingan hukum seperti pelaksanaan peraturan anti-pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme.
Regulasi ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menegaskan bahwa setiap pelaku usaha, termasuk penyelenggara pindar, harus bertanggung jawab atas keamanan data yang mereka kelola.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi berat, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izn usaha.
Baca Juga: 5 Pinjol dengan Penagihan Paling Agresif, Sampai Siap-Siap Didatangi ke Rumah
Mengapa Perlindungan Data Pribadi Penting?
Kasus kebocoran data di masa lalu menjadi pengingat betapa pentingnya perlindungan data.
