POSKOTA.CO.ID - Fenomena pinjaman online (pinjol) terus menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia karena prosesnya yang mudah, cepat, dan tanpa agunan.
Namun, dibalik kemudahannya, terdapat sisi gelap berupa penyalahgunaan data, bunga tidak wajar, dan praktik penagihan yang meresahkan.
Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa jumlah outstanding pinjol mencapai Rp 77,02 triliun pada tahun 2024.
Angka ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan, tetapi juga memperlihatkan potensi risiko ekonomi dan hukum yang menyertainya, terutama akibat maraknya pinjol ilegal.
Baca Juga: Peti Jenazah Paus Fransiskus DIsegel Jelang Upacara Pemakaman Hari Ini
Lonjakan Pinjaman dan Bayangan Ancaman Digital
Peningkatan outstanding pinjaman online tidak terjadi secara tunggal. Fenomena ini turut diiringi dengan menjamurnya aplikasi pinjaman ilegal yang tidak terdaftar di OJK.
Pinjol ilegal memanfaatkan lemahnya literasi keuangan masyarakat dan desakan ekonomi sebagai celah untuk menjalankan operasional tanpa pengawasan. Mereka seringkali meniru tampilan dan logo resmi, bahkan menyematkan logo OJK palsu agar terlihat meyakinkan.
Menurut Dr. Teddy Prima Anggriawan, Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, masyarakat harus dapat membedakan pinjol legal dan ilegal sebelum memutuskan untuk meminjam dana secara daring.
Ciri-Ciri Pinjol Legal
Untuk melindungi konsumen, OJK menetapkan sejumlah ketentuan bagi perusahaan pinjaman berbasis teknologi finansial (fintech lending) yang legal. Adapun ciri-ciri pinjol legal menurut Dr. Teddy meliputi:
- Terdaftar dan Berizin OJK Setiap perusahaan pinjol legal harus terdaftar di OJK dan dapat diverifikasi langsung melalui situs resmi www.ojk.go.id.
- Alamat dan Kontak yang Jelas Pinjol resmi memiliki alamat kantor operasional yang dapat dikunjungi, serta nomor layanan pengaduan yang valid dan aktif.
- Bunga dan Denda Sesuai Regulasi Pinjol legal mengenakan bunga yang wajar, sesuai ketentuan OJK. Umumnya bunga tidak melebihi 0,4% per hari dan denda tidak melampaui batas maksimal.
- Tidak Menyebarkan Data Pribadi Dalam melakukan penagihan, pinjol legal tidak diperkenankan menyebarkan data pribadi nasabah ke pihak lain, apalagi menyebarkannya ke media sosial atau kontak pribadi.
- Prosedur Transparan dan Terstandarisasi Pengajuan pinjaman disertai informasi yang jelas tentang tenor, bunga, denda, serta menggunakan mekanisme perlindungan seperti asuransi atau escrow account.
“Transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi adalah prinsip utama dari pinjol yang sah,” tegas Dr. Teddy.
Bahaya Pinjol Ilegal
Sebaliknya, pinjol ilegal tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga rawan merugikan dan meneror peminjam. Ciri-ciri pinjol ilegal yang sering ditemukan antara lain:
- Tidak Terdaftar di OJK Meskipun banyak yang mengklaim legalitasnya, pinjol ilegal tidak memiliki izin resmi dari OJK. Beberapa di antaranya bahkan menyertakan logo OJK palsu pada aplikasi atau situs mereka.
- Menyebarkan Data Pribadi Praktik penyebaran data pribadi nasabah, termasuk foto, KTP, atau kontak keluarga, kerap digunakan sebagai alat intimidasi dalam proses penagihan.
- Bunga dan Denda Sangat Tinggi Pinjol ilegal tidak tunduk pada ketentuan bunga maksimal. Dalam banyak kasus, bunga bisa mencapai 100% atau lebih dari pokok pinjaman.
- Penagihan Mengandung Ancaman Penggunaan kekerasan verbal, intimidasi, hingga pelecehan kerap digunakan oleh oknum pinjol ilegal untuk menekan peminjam agar segera membayar.
- Identitas dan Alamat Tidak Jelas Pinjol ilegal umumnya tidak memiliki kantor fisik yang dapat diverifikasi dan menggunakan nomor layanan palsu.
“Biasanya mereka hanya pasang logo OJK dan tampilannya dibuat menyerupai pinjol resmi, padahal tidak ada legalitas sama sekali. Itulah mengapa penting untuk mengecek langsung ke situs OJK,” jelas Dr. Teddy.
Langkah Hukum dan Jalur Pelaporan
Untuk mencegah dan menindak pinjol ilegal, OJK membuka saluran pengaduan resmi melalui nomor 157. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi Satgas Waspada Investasi (SWI) atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Laporan dari masyarakat sangat penting dalam proses investigasi. Sayangnya, banyak korban enggan melapor karena takut prosesnya berbelit atau memperburuk keadaan.
“Misalnya, seseorang sudah terjerat utang pinjol ilegal sebesar Rp 1 juta, tetapi tidak mau lapor karena takut rumit. Itu keliru,” ujar Dr. Teddy. “OJK dan Satgas hanya bisa melakukan penindakan jika ada pelaporan dari publik. Maka partisipasi masyarakat menjadi sangat penting.”
Jika terjadi ancaman atau kekerasan, korban disarankan melaporkan ke kepolisian dan meminta bantuan lembaga bantuan hukum (LBH) yang kerap memberikan pendampingan hukum gratis. LBH juga bisa membantu melaporkan pelanggaran ke platform digital tempat aplikasi tersebut beroperasi.
Dasar Hukum Perlindungan
Pinjol ilegal yang terbukti melakukan penyebaran data pribadi dan pengancaman dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam:
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terkait pelanggaran privasi dan eksploitasi digital.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal mengenai pemerasan dan intimidasi.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Lebih lanjut, peminjam juga bisa mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila mengalami intimidasi serius atau teror yang mengancam keselamatan diri dan keluarga.
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu 26 Apri 2025, Terpantau Masih Diangka Rp2 Jutaan
Peran Edukasi dan Literasi Keuangan
Maraknya pinjol ilegal menjadi peringatan akan pentingnya literasi keuangan di masyarakat. Edukasi sejak dini mengenai konsep bunga, risiko kredit, dan hak-hak konsumen sangat penting untuk mencegah jebakan utang digital.
Pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, dan sektor swasta perlu bersinergi dalam membangun kesadaran publik terhadap pinjaman online yang aman dan legal.
Di tengah derasnya perkembangan teknologi keuangan, masyarakat perlu bersikap cermat dan kritis. Memahami perbedaan antara pinjol legal dan ilegal, serta mengetahui hak-hak sebagai konsumen adalah kunci untuk terhindar dari jebakan pinjol yang merugikan. Dengan memanfaatkan kanal aduan resmi dan dukungan hukum yang tersedia, masyarakat dapat menjadi bagian dari ekosistem keuangan digital yang sehat dan bertanggung jawab.