POSKOTA.CO.ID - Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, melalui program bantuan sosial (Bansos).
Dua program unggulan dalam upaya pengurangan kemiskinan ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Keduanya dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat prasejahtera guna meringankan beban ekonomi, menjamin kebutuhan dasar, serta meningkatkan kualitas hidup.
Supaya program ini berjalan optimal dan tepat sasaran, terdapat sejumlah prasyarat penting dalam mekanisme penyalurannya yang dimulai dari proses seleksi hingga tahap pengawasan.
Persyaratan Utama Penyaluran Bansos PKH dan BPNT 2025 agar Bantuan Tepat Sasaran
- Proses Pendaftaran dan Verifikasi Data
Langkah awal untuk memastikan Bansos PKH dan BPNT tepat sasaran adalah melalui keakuratan data penerima. Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan validasi data secara ketat melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG).
Hanya keluarga yang memenuhi kriteria dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berhak mendapatkan bantuan.
- Kesesuaian Kriteria Penerima Bantuan
Bantuan ini menyasar kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, yaitu keluarga miskin dan rentan. Untuk itu, data penerima harus sesuai dengan indikator seperti penghasilan rendah, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta rentan terhadap guncangan sosial dan ekonomi.
Kriteria ini disusun berdasarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang diperoleh dari hasil survei dan pemantauan di lapangan.
- Penyuluhan dan Edukasi Kepada Masyarakat
Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyalahgunaan bantuan, penting bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi terkait mekanisme penerimaan Bansos. Edukasi ini membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai penerima serta prosedur pelaporan bila terjadi perubahan kondisi sosial-ekonomi.
- Pengawasan dan Evaluasi Berkala
Pengawasan merupakan bagian krusial dalam menjamin bantuan sampai ke tangan yang tepat. Pemerintah pusat hingga desa serta lembaga pendukung lainnya terlibat aktif dalam memantau penyaluran Bansos. Evaluasi lapangan secara rutin bertujuan mendeteksi kendala seperti kesalahan data atau potensi penyimpangan.
- Pemanfaatan Teknologi Digital
Penggunaan teknologi informasi seperti sistem perbankan digital sangat membantu dalam proses penyaluran yang efisien dan transparan. Dengan menyalurkan dana langsung ke rekening penerima, kesalahan distribusi dapat diminimalkan dan proses pencairan menjadi lebih cepat.
- Dukungan Anggaran dan Penguatan Infrastruktur
Untuk menjamin keberhasilan program Bansos, diperlukan alokasi anggaran yang memadai serta pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk pelatihan petugas, pembaruan teknologi, dan penguatan lembaga pelaksana di lapangan.
- Sinergi Antar-Lembaga
Kolaborasi antara berbagai instansi, baik pusat maupun daerah, menjadi kunci kelancaran distribusi bantuan. Sinergi yang baik antara Kemensos, dinas sosial daerah, perangkat desa, serta perbankan menciptakan sistem distribusi yang transparan dan minim risiko penyalahgunaan.
Penyaluran PKH dan BPNT secara tepat sasaran merupakan salah satu pilar utama strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Tujuan utama kedua program ini adalah mendukung keluarga prasejahtera agar mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Keberhasilan penyaluran tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh integritas prosesnya mulai dari pembaruan data yang akurat, transparansi pelaksanaan, hingga pengawasan yang intensif.
Oleh karena itu, peran aktif semua pihak, termasuk pemerintah, aparat daerah, dan masyarakat sangat penting dalam menjamin penyaluran Bansos yang adil dan tepat sasaran.
.png)
