POSKOTA.CO.ID - Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, melalui program bantuan sosial (Bansos).
Dua program unggulan dalam upaya pengurangan kemiskinan ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Keduanya dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat prasejahtera guna meringankan beban ekonomi, menjamin kebutuhan dasar, serta meningkatkan kualitas hidup.
Supaya program ini berjalan optimal dan tepat sasaran, terdapat sejumlah prasyarat penting dalam mekanisme penyalurannya yang dimulai dari proses seleksi hingga tahap pengawasan.
Persyaratan Utama Penyaluran Bansos PKH dan BPNT 2025 agar Bantuan Tepat Sasaran
- Proses Pendaftaran dan Verifikasi Data
Langkah awal untuk memastikan Bansos PKH dan BPNT tepat sasaran adalah melalui keakuratan data penerima. Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan validasi data secara ketat melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG).
Hanya keluarga yang memenuhi kriteria dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berhak mendapatkan bantuan.
- Kesesuaian Kriteria Penerima Bantuan
Bantuan ini menyasar kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, yaitu keluarga miskin dan rentan. Untuk itu, data penerima harus sesuai dengan indikator seperti penghasilan rendah, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta rentan terhadap guncangan sosial dan ekonomi.
Kriteria ini disusun berdasarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang diperoleh dari hasil survei dan pemantauan di lapangan.
- Penyuluhan dan Edukasi Kepada Masyarakat
Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyalahgunaan bantuan, penting bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi terkait mekanisme penerimaan Bansos. Edukasi ini membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai penerima serta prosedur pelaporan bila terjadi perubahan kondisi sosial-ekonomi.
- Pengawasan dan Evaluasi Berkala
Pengawasan merupakan bagian krusial dalam menjamin bantuan sampai ke tangan yang tepat. Pemerintah pusat hingga desa serta lembaga pendukung lainnya terlibat aktif dalam memantau penyaluran Bansos. Evaluasi lapangan secara rutin bertujuan mendeteksi kendala seperti kesalahan data atau potensi penyimpangan.
- Pemanfaatan Teknologi Digital
.jpg)
