Nominal ini disalurkan secara bertahap setiap triwulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Meskipun tidak ada kenaikan nilai, pemerintah menegaskan bahwa PKH tetap menjadi salah satu program unggulan untuk menekan angka kemiskinan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penambahan Nilai
Keputusan untuk tidak menambah nilai bantuan BPNT dan PKH di tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor.
- Pertama, anggaran bansos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun, yang juga mencakup program lain seperti makan bergizi gratis dan bantuan pendidikan.
- Kedua, perubahan sistem data dari DTKS ke DTSEN membutuhkan waktu dan sumber daya untuk memastikan akurasi data penerima.
- Ketiga, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Dengan menjaga nominal bantuan yang stabil, pemerintah dapat lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan mendesak, seperti bantuan tambahan berupa beras 10 kg yang terus dilanjutkan hingga akhir 2025 untuk mendukung ketahanan pangan.
Oleh karena itu, jika ada informasi terkait kenaikan nilai bansos sudah dipastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Selalu pantau informasi terbaru yang resmi di laman kemensos.go.id atau media sosial Kemensos RI.
