Apakah Dana Bansos BPNT dan PKH Mengalami Penambahan Nilai Bantuan di Tahun 2025? Simak Informasinya

Kedua program ini telah terbukti membantu jutaan keluarga di Indonesia. Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa pada tahun 2024, BPNT menjangkau sekitar 18,8 juta KPM, sementara PKH mencakup hingga 10 juta KPM.

Dengan peran pentingnya, wajar jika masyarakat berharap adanya penambahan nilai bantuan untuk menghadapi tantangan ekonomi yang terus berubah.

Baca Juga: Sudah Cek NIK KTP Anda? Ini Alasan KPM Gagal Dapat Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 dari Pemerintah

Status Penambahan Nilai Bantuan BPNT di 2025

Berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Sosial, nilai bantuan BPNT untuk tahun 2025 tetap sebesar Rp200.000 per bulan per keluarga penerima manfaat.

Nominal ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pernah ada kenaikan sementara pada tahun 2020 menjadi Rp200.000 dari sebelumnya Rp150.000 sebagai respons terhadap dampak pandemi.

Kini, nominal tersebut telah menjadi standar tetap untuk mendukung kebutuhan pangan KPM.

Meski tidak ada penambahan nilai bantuan secara nominal, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran BPNT.

Salah satu langkahnya adalah dengan mempercepat proses distribusi melalui bank penyalur seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

Selain itu, pemerintah juga mulai mengadopsi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menggantikan DTKS, yang diharapkan dapat membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan transparan.

Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Cair Lebih Awal Mulai Mei 2025, KPM Bisa Dapat Hingga Rp750 Ribu!

Status Penambahan Nilai Bantuan PKH di 2025

Untuk bansos PKH, nominal bantuan di tahun 2025 juga tidak mengalami penambahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH per tahun berdasarkan kategori penerima, sebagaimana berlaku di tahun 2025:

• Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun): Rp3.000.000 per tahun.
• Anak sekolah dasar (SD): Rp900.000 per tahun.
• Anak sekolah menengah pertama (SMP): Rp1.500.000 per tahun.
• Anak sekolah menengah atas (SMA): Rp2.000.000 per tahun.
• Lansia (usia di atas 70 tahun) dan penyandang disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun.
• Korban pelanggaran HAM berat: Rp10.800.000 per tahun.