POSKOTA.CO.ID – Sebanyak 53 kepala keluarga di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kini dikabarkan menghadapi situasi sulit setelah 112 hektare lahan kelapa sawit mereka diduga diserobot oleh oknum yang mengatasnamakan perusahaan perkebunan sawit.
Insiden ini terjadi pada Senin, 21 April 2025, ketika akses warga ke lahan mereka diblokir menggunakan alat berat dan penjagaan oleh sejumlah oknum preman.
Menurut laporan yang diunggah oleh akun X @neVerAl0nely, lahan tersebut telah menjadi sumber mata pencaharian utama bagi warga setempat.
Namun, tiba-tiba akses mereka ditutup dengan cara memasang portal dan menempatkan oknum preman yang diduga disewa oleh pihak perusahaan.
“Tak hanya dikuasai, akses warga juga diportal dengan cara menurunkan alat berat dan menempatkan sejumlah oknum preman untuk berjaga,” tulis akun tersebut dalam unggahannya pada 22 April 2025.
Salah seorang warga, NA (40), mengungkapkan bahwa lahan miliknya termasuk yang diduga diserobot oleh seorang bernama ME, yang mengklaim mewakili perusahaan terkait.
Lebih lanjut, sejumlah warga juga dilaporkan ke Polres Musi Banyuasin dengan tuduhan pencurian buah sawit dan dugaan pemalsuan surat, sebuah langkah yang dinilai sebagai bentuk intimidasi hukum.
“Terlebih sejumlah warga sidomulyo juga dilaporkan ke Polres Musi Banyuasin dengan tuduhan pencurian buah sawit hingga dugaan pemalsuan surat," tulis akun X @neVerAl0nely.
Baca Juga: Siapa Sebenarnya Sosok Artis Berinisial TB yang Sedang Viral? Robby Abbas Beri Clue Ini
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait dan berwenang atas laporan warga tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang konflik agraria di Indonesia, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, yang sering kali melibatkan warga kecil dengan perusahaan besar.
Dalam visi dan misinya, Presiden Prabowo menempatkan reforma agraria sebagai prioritas utama. Namun, kebijakan warisan Jokowi yang sering kali kontraproduktif terhadap redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria tetap menjadi hambatan.
"Satu dekade pemerintahan Jokowi, bangsa Indonesia telah memanen “konflik agraria” tertinggi sejak republik ini berdiri," tulis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam laporan bertajuk "Adakah Reforma Agraria di Bawah Komando Prabowo?", 21 Januari 2025.
.jpeg)
