Kasus ini menambah daftar panjang konflik agraria di Indonesia, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, yang sering kali melibatkan warga kecil dengan perusahaan besar.
Dalam visi dan misinya, Presiden Prabowo menempatkan reforma agraria sebagai prioritas utama. Namun, kebijakan warisan Jokowi yang sering kali kontraproduktif terhadap redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria tetap menjadi hambatan.
"Satu dekade pemerintahan Jokowi, bangsa Indonesia telah memanen “konflik agraria” tertinggi sejak republik ini berdiri," tulis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam laporan bertajuk "Adakah Reforma Agraria di Bawah Komando Prabowo?", 21 Januari 2025.
-(1).jpg)
