Kepala Desa Bangko Bakti, Rudi Hartno, membenarkan bahwa spanduk tersebut memang dipasang oleh warga secara mandiri sebagai bentuk protes sosial. Ia menjelaskan bahwa pihak desa telah meneruskan informasi itu kepada aparat kepolisian dan pimpinan wilayah.
“Benar. Itu bentuk kekecewaan warga. Kita sudah sampaikan informasinya ke pimpinan dan kepolisian. Warga minta agar para bandar ditangkap dan narkoba diberantas,” ujar Rudi Hartno.
Namun, hingga artikel ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait tindak lanjut yang konkret di wilayah tersebut.
Hal ini menjadi sorotan tambahan mengenai efektivitas sistem penegakan hukum di daerah terpencil yang kerap menjadi titik rawan distribusi narkotika.
Fenomena Kampung Narkoba: Simbol atau Realita?
Istilah “kampung narkoba” bukanlah hal yang baru di Indonesia. Beberapa wilayah seperti Kampung Boncos di Jakarta Barat atau beberapa titik di Medan dan Surabaya sempat mendapat label serupa.
Namun, yang membedakan adalah bahwa di Bangko Bakti, label tersebut datang dari warga sendiri, bukan hasil investigasi media atau operasi penindakan.
Label ini mencerminkan dua hal penting: pertama, adanya keputusasaan warga terhadap kondisi sosial yang memburuk, dan kedua, kritik keras terhadap ketidakmampuan aparat menanggulangi persoalan mendasar yang merusak masa depan generasi muda.
Dimensi Sosial: Generasi Muda sebagai Korban Utama
Peredaran narkoba yang tidak terkendali menjadikan generasi muda sebagai korban utama. Selain berisiko mengalami kerusakan mental dan fisik, banyak anak muda juga kehilangan potensi masa depannya karena terjerumus dalam lingkaran ketergantungan.
Hal ini diperparah dengan kurangnya edukasi dan fasilitas rehabilitasi yang terjangkau di daerah terpencil.
“Kami khawatir anak-anak kami akan rusak. Kami butuh polisi, butuh perhatian pemerintah, bukan hanya janji-janji,” ujar seorang ibu rumah tangga yang tidak mau disebutkan namanya.
Tantangan Penegakan Hukum di Wilayah Pinggiran
Peredaran narkoba di daerah-daerah pelosok seperti Bangko Bakti sering kali luput dari pengawasan intensif karena terbatasnya sumber daya, infrastruktur, dan fokus kebijakan.
Aparat kepolisian di tingkat lokal juga sering kali menghadapi dilema antara kurangnya bukti yang kuat dan tekanan dari masyarakat.
