POSKOTA.CO.ID – Foto Presiden Joko Widodo yang semula tayang di akun Instagram Sespimmen Polri telah dihapus, menimbulkan spekulasi dan kontroversi di kalangan publik.
Isu ini kembali mencuat usai tokoh militer dan politisi Suryo Prabowo mempertanyakan alasan di balik penghapusan tersebut, terutama terkait larangan bagi publik untuk memotret ijazah Jokowi.
“Yang tidak boleh difoto kan ijazahnya Pak Jokowi?” kata Suryo Prabowo, dikutip dari akun Instagram miliknya, Senin, 21 April 2025.
Pernyataan ini memicu pembicaraan seputar implementasi kebijakan yang dikatakan pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada waktu menerima rombongan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler di kediamannya di Solo pada 19 April 2025.
Baca Juga: Polemik Nama Pembimbing Skripsi Jokowi, Putri Prof. Sumitro Angkat Bicara
Reaksi atas penghapusan unggahan tersebut muncul beragam. Sebagian netizen mempertanyakan keberadaan pengaruh politik yang masih melekat, meskipun Jokowi kini sudah tidak menjabat sebagai Presiden.
"Seakan Negara ini diPimpin dua presiden," kata netizen dengan nama akun @baimb**** di kolom komentar.
Ada yang menilai bahwa larangan tersebut menunjukkan upaya untuk menjaga privasi atau simbolis terkait nilai-nilai pendidikan yang dibawa oleh ijazah, sementara yang lain menilai hal tersebut sebagai representasi dari otoritas yang berlebihan.
"Kok bisa2 nya bekas Presiden kewenangannya melebihi Presiden," kata warganet lain di kolom komentar.
Baca Juga: Ijazah Palsu Jokowi Dibongkar Guru Besar Unnes, Tahun Segitu Dilarang Foto Pakai Kacamata
Hingga saat ini, pihak Sespimmen Polri belum memberikan klarifikasi resmi atas pertanyaan yang disampaikan Suryo Prabowo. Sementara itu, kontroversi ini terus mencuat di ruang publik.
Isu ini memicu interaksi antara figur bekas pemimpin negara dan institusi kepolisian di tengah transisi peran kepemimpinan nasional.
Sebelumnya, sejumlah perwira polisi peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 sowan dan meminta masukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Pertemuan tertutup selama kurang lebih satu jam disebut membahas berbagai tema, salah satunya berdiskusi seputar pentingnya sinergi antara Polri dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
