Pengamat Sebut Potensi Pendapatan Parkir di Jakarta Lebih dari Rp1 Triliun

Minggu 20 Apr 2025, 15:33 WIB
Barisan kendaraan sepeda motor terparkir di kawasan dilarang parkir kawasan Jalan Blora, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025 lalu. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

Barisan kendaraan sepeda motor terparkir di kawasan dilarang parkir kawasan Jalan Blora, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025 lalu. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Djoko Setijowarno, pengamat transportasi publik, mendorong Pemprov Jakarta untuk menata kantung-kantung parkir demi menekan praktik parkir liar yang masih marak terjadi.

"Jadi didata dulu, mana lokasi yang mungkin untuk parkir, didata. Jangan sampai itu mengganggu lalu lintas jalan," ujar Djoko saat dihubungi, Minggu (20/4/2025).

Menurut Djoko, saat ini masih banyak lahan yang sebenarnya tidak layak dijadikan tempat parkir, namun tetap digunakan sebagai area parkir liar.

Ia mencontohkan kawasan Kalibata City yang menurutnya sering disalahgunakan.

"Contohnya gini, parkir yang gede di Kalibata City, itu setiap hari saya perhatikan lebih dari Rp1 juta itu," kata dia.

Baca Juga: DPRD Minta Pemprov Jakarta Siapkan Strategi Khusus Atasi Parkir Liar Tanah Abang

Djoko menyebut, penataan kantung parkir sangat penting karena berpotensi menjadi sumber pendapatan besar bagi pemerintah daerah.

"Parkir itu potensinya di atas Rp1 triliun. Saya pernah hitung itu tahun 2013, Jakarta sudah Rp1 triliun lebih, itu yang on street ya, dan banyak dikuasai ormas," tukasnya.

Pengamat transportasi publik mengusulkan penataan kantung parkir di Jakarta untuk mengurangi parkir liar yang masih sering terjadi di beberapa kawasan. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

Ia menegaskan bahwa penataan bukan berarti menghilangkan mata pencaharian para juru parkir (jukir) liar, melainkan membina dan mengarahkan mereka agar sistem lebih tertata.

"Artinya gini, yang bekerja itu tetap mereka, tapi jelas uang masuk ke mana, mereka digaji bulanan. Jadi bukan menghilangkan mereka sebagai mata pencaharian," ujarnya.

Djoko juga menyarankan agar jukir diberi pelatihan dan seragam, serta diterapkan sistem pembayaran elektronik untuk memastikan transparansi.

Berita Terkait

News Update