POSKOTA.CO.ID - Pemerintah hingga saat ini sedang mempersiapkan untuk memulai proses pencairan bantuan sosial (bansos) tahap kedua tahun 2025.
Penundaan ini menuai pertanyaan dari masyarakat, terutama para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bansos sembako yang biasanya sudah bisa diakses setiap triwulan.
Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan oleh proses migrasi data ke sistem baru, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sistem ini dirancang untuk memastikan distribusi bansos lebih akurat dan tepat sasaran, mengingat sebelumnya masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima.
Masyarakat diimbau untuk tidak terpancing informasi simpang siur di media sosial yang mengklaim bansos tahap kedua sudah dapat dicairkan.
Namun, bagi KPM bansos PKH tahap 2 dengan kategori lansia dan penyandang disabilitas dapat menerima penyaluran saldo dana bantuan Rp600.000 untuk 1 kali tahap pencairan.
Rencananya dana bansos tersebut akan disalurkan ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang proses penerimaan bantuannya dapat dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Seperti, Bank BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri.
Melansir informasi dari kanal YouTube Pendamping Sosial, pada 19 April 2025, Kemensos menegaskan bahwa pencairan yang terjadi saat ini hanya merupakan tahap penyelesaian distribusi tahap pertama dan penambahan kuota penerima baru hasil validasi. Proses pencairan tahap kedua diprediksi baru dimulai pada Mei 2025 setelah verifikasi data selesai dilakukan.
Bansos Tahap 2 Masih Dalam Proses
Beredar kabar di media sosial bahwa bansos tahap kedua sudah dapat dicairkan, dilengkapi bukti struk penarikan. Namun, Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa pencairan yang terjadi saat ini adalah tahap pertama untuk penerima yang tertunda serta tambahan kuota hasil validasi.
"Yang sedang beredar adalah pencairan bansos susulan tahap pertama, termasuk PKH dan BPNT, yang baru bisa diakses April ini. Sementara bansos tahap kedua masih dalam proses finalisasi data," jelas Jubir Kemensos, Anwar Hidayat, Kamis 17 April.
