Klarifikasi Polisi Terkait Permintaan Kuitansi dalam Laporan Kehilangan Sepeda Selebgram Traveller di MRT Setiabudi

Sabtu 19 Apr 2025, 07:37 WIB
Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti sangat menentukan arah penyidikan dan pembuktian di persidangan. (Sumber: Instagram)

Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti sangat menentukan arah penyidikan dan pembuktian di persidangan. (Sumber: Instagram)

Pihak MRT Jakarta belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden tersebut, namun diharapkan ke depan terdapat sinergi antara pengelola transportasi dan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan aset milik masyarakat.

Pakar transportasi dari Universitas Indonesia, Dr. Yudi Hartono, menyebut bahwa penambahan fasilitas pengawasan seperti kamera pengintai, pencahayaan memadai, dan edukasi kepada pengguna merupakan langkah strategis yang dapat memitigasi risiko pencurian di area publik.

Baca Juga: Rumor Transfer Persib Bandung: Bojan Hodak Besar-Besaran Rombak Skuad, Nilai Total 5 Pemain Baru Ini Mencapai Rp34,33 Miliar

Saran Hukum: Apa yang Bisa Dilakukan Korban?

Bagi masyarakat yang kehilangan barang seperti sepeda atau perangkat elektronik di ruang publik, berikut adalah beberapa langkah yang disarankan:

  1. Dokumentasikan Bukti Kepemilikan: Simpan kuitansi, foto, atau bukti transaksi digital sebagai dokumentasi.
  2. Laporkan Sesegera Mungkin: Segera hubungi kantor polisi terdekat dengan membawa identitas dan bukti pendukung.
  3. Gunakan Bukti Alternatif: Jika kuitansi tidak tersedia, siapkan bukti lain seperti riwayat chat penjual, foto sepeda saat digunakan, atau pernyataan saksi.
  4. Mintakan Berita Acara Resmi: Pastikan Anda mendapatkan salinan laporan kehilangan atau berita acara sebagai dokumen pelengkap untuk keperluan lainnya (klaim asuransi, komplain ke pengelola, dsb).

Kasus kehilangan sepeda Rahmi Sofiya dan klarifikasi dari Kapolsek Kompol Firman menyoroti pentingnya keseimbangan antara prosedur hukum yang sah dan kebutuhan masyarakat yang beragam.

Di era digital dan mobilitas urban yang semakin tinggi, kebijakan keamanan publik perlu terus dikembangkan agar responsif, adaptif, dan berpihak pada perlindungan hak warga negara.

Alih-alih menjadi beban tambahan, permintaan bukti seperti kuitansi seharusnya dipahami sebagai langkah preventif untuk memperkuat kasus hukum.

Namun demikian, pihak berwenang juga diharapkan membuka ruang untuk alternatif bukti yang relevan dan kontekstual dengan dinamika sosial masyarakat modern.

Berita Terkait

News Update