POSKOTA.CO.ID - Kabar mengenai pencairan bantuan sosial dari program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) tahun 2025 kembali mencuat di tengah masyarakat.
Dengan nominal bantuan subsidi saldo dana bansos sebesar Rp600.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), program ini disebut-sebut telah mulai disalurkan sejak awal tahun.
Namun, hingga pertengahan April 2025, masih banyak warga yang mempertanyakan kebenaran kabar tersebut, sebab belum menemukan adanya tanda-tanda bansos cair di rekening mereka.
Program bansos BLT BBM merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah akibat kenaikan harga bahan bakar.
Skema bantuan ini telah beberapa kali diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir, dan pada 2025, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk program serupa.
Namun, di tengah harapan masyarakat terhadap bantuan ini, muncul berbagai kebingungan dan informasi simpang siur terkait status pencairannya.
Melansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, berikut Poskota rangkum informasi mengenai pencairan saldo dana bansos BLT BMM Rp600.000.
Kabar Pencairan BLT BBM 2025
Berdasarkan informasi yang beredar, penyaluran bantuan sosial tahap pertama BLT BBM telah disalurkan sejak 6 Januari 2025. Tahap kedua disebut-sebut akan disalurkan pada bulan April 2025.
Informasi tersebut menjadi sorotan publik karena belum semua pihak, termasuk calon penerima manfaat, benar-benar merasakan adanya pencairan.
Tak hanya itu, disebutkan bahwa BLT BBM 2025 diberikan kepada masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kompensasi atas dampak kenaikan harga bahan bakar.
Total bantuan saldo dana bansos sebesar Rp600.000 diberikan kepada KPM yang memenuhi kriteria dan disalurkan secara bertahap.
Namun, berdasarkan pengecekan langsung melalui aplikasi SIKS-NG maupun laman resmi Cek Bansos Kemensos, hingga pertengahan April 2025 belum ditemukan adanya tanda-tanda pencairan BLT BBM. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai kebenaran informasi yang beredar.
Syarat Penerima BLT BBM 2025
Merujuk pada informasi yang telah beredar, BLT BBM 2025 ditujukan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria berikut:
- Memiliki KTP elektronik (e-KTP) yang aktif
- Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri
- Tidak menerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT
- Berpenghasilan di bawah Rp3.500.000 per bulan (belum terverifikasi secara resmi)
Meskipun demikian, sebagian informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut dari sumber resmi pemerintah.
Minimnya sosialisasi dan belum adanya keterangan resmi dari pihak terkait membuat masyarakat merasa ragu terhadap kejelasan program ini.
Sebelumnya, masyarakat juga pernah mengalami kekecewaan serupa saat menunggu pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan pada tahun lalu, yang telah diumumkan namun tidak terealisasi.
Hal serupa dikhawatirkan terjadi pada BLT BBM 2025, di mana informasi telah terlanjur beredar namun realisasinya belum terlihat jelas.
Sejumlah warga mengaku belum melihat adanya keterangan bantuan tersebut pada rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) maupun aplikasi Cek Bansos.
Meskipun belum ada kepastian mengenai waktu pencairan BLT BBM 2025, masyarakat diminta tetap bersikap positif dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Harapannya, bantuan sosial dari pemerintah ini benar-benar akan direalisasikan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah diharapkan dapat memberikan klarifikasi resmi dan melakukan sosialisasi yang masif terkait status pencairan BLT BBM. Transparansi informasi sangat penting untuk menghindari kebingungan dan harapan palsu di tengah masyarakat.
Guna mengetahui informasi lebih lanjut mengenai status pencairan dan penerimaan sejumlah program bantuan sosial pemerintah lainnya, KPM dapat mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id ataupun aplikasi Cek Bansos Kemensos.
DISCLAIMER: Anda penerima bansos dalam artikel ini bukanlah seluruh pembaca poskota.co.id, melainkan masyarakat yang masuk ke dalam DTKS atau DTSEN sebagai penerima bansos dan memenuhi syarat serta kriteria sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.
.jpeg)
